Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna mengatakan bahwa akan menilai secara khusus terkait pengelolaan anggaran di sejumlah kementerian/lembaga (K/L) negara.

Agung menyatakan bahwa K/L yang bakal menjadi prioritasnya adalah K/L yang dinilai memiliki risiko besar lantaran mendapatkan kucuran anggaran yang besar pula. Tiga diantaranya adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, hingga Polri.

“Tentu saja risiko terbesar itu di entitas-entitas yang menggunakan dana besar, yaitu Kementerian Pertahanan, Kemenkeu, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, Kementerian ESDM, Polri adalah K/L yang kami menganggap memiliki risiko tinggi karena penggunaan anggaran yang besar,” jelas Agung pasca pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Menurut Agung, akan dilakukan pemeriksaan keuangan secara bertahap terhadap lembaga-lembaga terkait.

“Oleh karena itu pada kementerian-kementerian ini kami melakukan pemeriksaannya bertahap. Karena dianggap sebagai kementerian yang memiliki risiko yang lebih tinggi,” sambung Agung.

Pada waktu yang sama, anggota BPK RI Achsanul Qosasi menyatakan bahwa kementerian yang belum memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di laporan keuangan tahun anggaran 2018, seperti Kemenpora juga akan mejadi sorotan untuk BPK.

“Ada beberapa kementerian yang memang butuh perbaikan. Terutama kementerian yang sampai saat ini belum dapat predikat WTP seperti Kemenpora. Itu kan butuh perbaikan, dan beberapa kementerian lainnya yang masih butuh perbaikan. Nanti BPK itu juga harus memberikan audit kembali terhadap Lapkeu mereka di tahun 2020 nanti ya,” jelas Achsanul.

Untuk Kementerian Pertahanan sendiri yang saat ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Achsanul menganggap biasa jika mendapatkan kucuran anggaran yang paling besar. Lantaran, untuk menjaga pertahanan negara pastinya membutuhkan anggaran yang besar pula.

“Menhan itu kan untuk pertahanan negara. Jadi kita juga harus kuat dalam hal itu. Jadi menurut saya, mereka wajar terbesar,” tandas Achsanul.

Perlu diketahui, Kemenhan yang saat ini dipimpin Prabowo memperoleh kucuran anggaran sebesar Rp 127,4 triliun di 2020. Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo pada tahun 2020 akan mendapatkan anggaran paling besar, bahkan mengalahkan anggaran dari Kementerian PUPR dan Polri yang masing-masing Rp 120,2 triliun dan Rp 90,3 triliun. (Hr-www.harianindo.com)