Bulan: Oktober 2025

Jakarta –

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya telah mengirimkan tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Balai Pengujian Migas (Lemigas) untuk mengecek SPBU lainnya di Jawa Timur. Pemeriksaan ini dilakukan atas dugaan bahan bakar tercampur air.

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain di Gresik, Surabaya, dan Lamongan. Dia menegaskan, pemeriksaan itu dilakukan menanggapi laporan masyarakat.

“Untuk beberapa SPBU yang diduga atau diduga tercampur air di Surabaya lalu di Gresik dan Lamongan, tim juga sudah keluar dan besok akan kita kumpulkan hasil pemeriksaan seluruh SPBU pada pukul 11,” kata Bahlil, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan, Bahlil menegaskan pemerintah akan mengambil sikap tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pendistribusian dan pengelolaan BBM. Dia menegaskan, akan dilakukan tindakan tegas tanpa diskriminasi jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

“Jika benar terjadi sesuatu dan dilakukan oleh Pertamina, maka pemerintah kita tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada Pertamina,” kata Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga melakukan sidak mendadak di SPBU 26 Pertamina Asrikaton, Pakis, Malang, Jawa Timur. Bahlil memastikan kualitas bahan bakar di SPBU tersebut memenuhi standar dan baik untuk digunakan kendaraan umum.

“Saya bersama Balai Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang bertugas melakukan pengecekan kualitas bahan bakar. Kami baru saja selesai melakukan pengecekan di SPBU SPBU 26 Malang ini. Berdasarkan hasil sampel dinyatakan kualitas minyak memenuhi standar dan layak pakai,” jelasnya.

Selain pengecekan kualitas bahan bakar, inspeksi mendadak ini juga memastikan penerapan standar operasional pelayanan di lapangan.

Kementerian ingin memastikan bahan bakar yang dikonsumsi masyarakat memenuhi kualifikasi yang berlaku. Bahlil menegaskan, jika ditemukan pelanggaran akan dilakukan tindakan tegas, termasuk terhadap pihak terkait.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman melaporkan hasil pemeriksaan kualitas bahan bakar di SPBU Gresik dan Surabaya.

Dari hasil pengujian, seluruh sampel menunjukkan kondisi baik dan memenuhi standar. Prosedur pemeriksaan ini juga rutin dilakukan di setiap SPBU sebelum beroperasi untuk memastikan kualitas bahan bakar yang akan dikonsumsi masyarakat,” jelas Laode.

Tonton juga video “SPBU Seru di Mamuju Layani Pengisian BBM dengan Menara Air” di sini:

(ada/hns)

Halaman 2 dari 2

(hal/ara)

Jakarta –

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghitung anggaran untuk menambah bantuan sosial pangan (bansos) berupa dua liter minyak goreng bagi masyarakat miskin. Dengan begitu, bantuan tersebut tidak hanya mencakup 10 kilogram (kg) beras saja.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, berdasarkan perhitungan cepat, tambahan bansos tersebut akan menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar.

“Kami cepat hitung bantuan minyak gorengnya, mungkin sekitar Rp 0,5 triliun. Cukup bagus,” kata Febrio kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Febrio mengatakan, tambahan bantuan sosial berupa dua liter minyak goreng ini akan menemani bantuan beras 10 kg yang akan diberikan selama dua bulan, yakni Oktober-November 2025.

“Kami kalkulasi komunikasi dengan Banggar akan cukup terkelola dan memberikan bantuan beras selama 2 bulan. Itu bagus untuk daya beli masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bantuan beras 10 kg saja tidak cukup untuk menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar bansos dilengkapi dengan dua liter minyak goreng per bulan.

“Kami baru konsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun khusus untuk 10 kg beras, beras 10 kg saja tidak cukup. Tolong tambahkan minyak goreng 2 liter per bulan,” kata Said dalam rapat kerja dengan pemerintah.

Saksikan juga videonya: Luhut jelaskan rencana penyaluran bansos lewat aplikasi digital

(bantuan/baji)

Jakarta –

Philipp Navratil Resmi Jadi CEO Nestle, Begini Strategi Kejar Target Laba Tahun Ini

Raksasa makanan dan minuman Swiss, Nestle, menunjuk Philipp Navratil sebagai CEO Nestle yang baru. Dalam komentar publik pertamanya sejak menjabat pada 1 September 2025, Navratil menekankan pentingnya inovasi dan kecepatan dalam menghadapi tantangan industri.

Navratil mengatakan, diperlukan inovasi-inovasi baru agar perusahaan bisa lebih baik dari saat ini. Ia pun mengungkapkan terbuka menerima masukan dengan sejumlah ide segar.

“Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan Nestle lebih baik, lebih cerdas, dan lebih cepat?” ujarnya, dikutip dari Reuters, Kamis (18/9/2025).

“Bersama-sama, kami bergerak cepat, terbuka terhadap ide-ide segar tentang bagaimana kami menghadirkan masa depan makanan lezat, sehat, dan terjangkau,” tambahnya.

Navratil menduduki kursi CEO menggantikan Laurent Freixe, yang dipecat karena kasus hubungan kantor yang dirahasiakan. Dia mengatakan fokusnya saat ini adalah memastikan Nestle mencapai targetnya pada tahun 2025.

Sementara itu, pada Juli lalu, Nestle menyatakan optimistis mampu meningkatkan pertumbuhan penjualan organik pada tahun ini, dengan margin keuntungan minimal 16%.

Selain pergantian CEO, Nestle juga mengalami transisi di level puncak lainnya. Paul Bulcke, ketua perusahaan selama 46 tahun, mengumumkan dia akan mengundurkan diri pada akhir September.

Tonton juga videonya: PT Nestle bicara soal kopi sachet Starbucks yang ditarik kembali oleh BPOM

(tanah liat/tanah liat)

Jakarta –

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menerima fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia dan United Overseas Bank Limited. Fasilitas kredit berjangka ini memiliki tenor empat tahun.

Rencananya fasilitas kredit senilai Rp4,65 triliun ini akan digunakan untuk melunasi sisa pinjaman yang disepakati pada November 2022 sebesar Rp467 miliar per Juni 2025. Selain itu, fasilitas pinjaman ini akan dialokasikan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.

Chief Financial Officer GOTO, Simon Ho, mengatakan fasilitas kredit ini memberikan fleksibilitas tambahan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Di sisi lain, langkah ini juga mendukung efisiensi ekosistem GOTO secara berkelanjutan.

“Kami senang mendapat dukungan dari mitra perbankan kami, dan fasilitas ini mencerminkan keyakinan terhadap kekuatan dan ketahanan bisnis GoTo dalam upaya kami untuk terus mendorong pertumbuhan di masa depan,” jelasnya dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

Di sisi lain, PT Bank UOB Indonesia mengaku bangga telah dapat memberikan fasilitas kredit kepada GOTO sejak tahun 2020. Menurut perseroan, fasilitas kredit ini merupakan langkah kemitraan jangka panjang untuk mendorong kemajuan sektor digital di Indonesia.

“Sejak memberikan fasilitas pinjaman pertama pada tahun 2020, kami bangga dapat mendampingi GoTo dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnisnya. Fasilitas ini menekankan pentingnya membangun kemitraan jangka panjang dengan korporasi terkemuka seperti GoTo untuk mendorong kemajuan berkelanjutan di sektor digital di Indonesia,” ujar Direktur Wholesale Banking, PT Bank UOB Indonesia, Harapanman Kasan.

Sedangkan berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebesar Rp. Fasilitas kredit sebesar 4,65 triliun dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan oleh GOTO. Namun hingga saat ini, perusahaan belum mencairkan fasilitas tersebut.

“Informasi tersebut tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan,” kata Manajemen, dikutip dari Keterbukaan Informasi, Kamis (18/9/2025).

Saksikan juga Video: GoTo, Rumahnya Talenta Digital yang Siap Berkontribusi Bagi Kemajuan Negara

(acd/acd)

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto resmi memperpanjang diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja industri padat karya hingga Januari 2026.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025.

“Penyesuaian Iuran JKK dan rekomposisi Iuran JKK program JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperpanjang sampai dengan Iuran JKK bulan Januari 2026,” tulis aturan tersebut dalam pasal 10A, dikutip Kamis (18/9/2025).

Peraturan ini juga mengatur, apabila perusahaan industri padat karya tertentu tidak membayar Iuran JKK dalam batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A, maka perusahaan industri padat karya tertentu tetap membayar Iuran JKK sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat tanggal 30 Juni 2026.

Kemudian ketentuan keterlambatan pembayaran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ketentuan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

“Apabila pembayaran biaya tambahan JKK melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan industri padat karya tertentu membayar biaya tambahan JKK dan denda program JKK sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 Nomor 3.

Sekadar informasi, diskon iuran JKk sebesar 50% diberikan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan industri padat karya tertentu yang memiliki jumlah minimal 50 (lima puluh) pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja yang mendapatkan diskon ini berasal dari enam industri padat karya tertentu, mulai dari industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang dari kulit, industri alas kaki, industri mainan anak; dan industri furnitur.

Keringanan biaya tambahan JKK diberikan sebesar 50%, sehingga biaya tambahan JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko lingkungan kerja menjadi:

A. tingkat risiko sangat rendah yaitu sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari upah sebulan, dengan keringanan diberikan sebesar 0,120% (nol koma satu dua nol persen) dari upah sebulan;

B. tingkat risiko rendah yaitu sebesar 0,54% (nol koma lima empat persen) dari gaji sebulan diberikan keringanan sehingga menjadi 0,270% (nol koma dua tujuh nol persen) dari gaji sebulan;

c.tingkat risiko sedang yaitu sebesar 0,89% (nol koma delapan sembilan persen) dari gaji sebulan diberikan keringanan sehingga menjadi 0,445% (nol koma empat empat lima persen) dari gaji sebulan;

D. tingkat risiko tinggi yaitu sebesar 1,27% (satu koma dua tujuh persen) dari gaji sebulan diberikan keringanan sehingga menjadi 0,635% (nol koma enam tiga lima persen) dari gaji sebulan; Dan

e. Tingkat risikonya sangat tinggi yaitu 1,74% (satu koma tujuh empat persen) dari gaji sebulan dan diberikan keringanan sehingga menjadi 0,870% (nol koma delapan tujuh nol persen) dari gaji sebulan.

Tonton juga videonya: Ojol-Kurir Dapat Diskon 50% Iuran JKK-JKM

(fdl/fdl)

Jakarta –

Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah menyiapkan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan melalui perekrutan tenaga pendamping usaha dan pendamping. Kedua posisi tersebut masing-masing membutuhkan 8.000 orang.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan proses rekrutmen sudah dilakukan dan akan segera diumumkan, khususnya untuk posisi asisten usaha. Nantinya, masing-masing pendamping usaha akan bertanggung jawab atas 10 Kopdeskel Merah Putih.

“Iya, tapi ada kurang lebih 8.000 Pendamping Usaha yang nantinya akan membantu mendampingi Koperasi Desa/Kecamatan Merah Putih. Sudah kita selesaikan, tinggal kita umumkan. Nanti ada satu orang pendamping usaha yang akan bertanggung jawab terhadap 10 Koperasi Desa/Kabupaten Merah Putih,” kata Ferry saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025).

Ferry menjelaskan, seluruh biaya rekrutmen dan honorarium kedua jabatan tersebut ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan Kopdeskel Merah Putih. Hal ini telah dibahas dan disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam paparan pada rapat kerja gabungan dengan Komisi VI DPR pada 8 September 2025, Kementerian Koperasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp156 miliar untuk anggaran pengupahan 8.000 staf pembantu. Gaji yang diterima staf pendamping sebesar Rp6,5 juta dengan tugas membantu mendampingi operasional Kopdeskel Merah Putih.

“Usaha pendampingnya dari Kementerian Koperasi, dari APBN,” jelas Ferry.

Sedangkan asisten usaha mendapat gaji Rp7,5 juta per bulan dengan masa kontrak kerja tiga bulan. Hal ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Deputi Bidang Pembinaan Usaha Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rekrutmen Pembina Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peran Asisten Usaha adalah memberikan pendampingan secara intensif kepada Kopdeskel Merah Putih. Tugasnya mulai dari membantu koperasi mengakses Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIMKOPDES), menyusun rencana bisnis, hingga membantu pengajuan proposal pinjaman ke bank Himbara. Kehadiran mereka diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dana hingga realisasi proyek di lapangan.

“Asisten usaha itu lebih berat. Kita harus membutuhkan asisten usaha,” jelas Ferry.

(acd/acd)

Jakarta –

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sepakat untuk memperlebar defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Defisit anggaran tahun depan dirancang sebesar Rp689 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB), meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB.

Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan defisit APBN tahun 2026 masih dalam batas aman yakni maksimal 3% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Melebarnya defisit dinilai tidak perlu terlalu dikhawatirkan.

“(Defisit) 2,68%, berbahaya atau tidak? Enggak apa-apa, masih 2-3%,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Menurut Purbaya, pelebaran defisit diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dia memastikan penerapannya akan terus dilakukan secara hati-hati.

“Itu diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi tidak perlu takut, kita tetap hati-hati,” tegasnya.

Melebarnya defisit disebabkan oleh keputusan peningkatan belanja negara pada tahun 2026 dari rencana sebelumnya Rp3.786,5 triliun, menjadi Rp3.842,7 triliun. Di sisi lain, pendapatan negara juga ditargetkan meningkat dari sebelumnya Rp3.147,7 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun.

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan proyeksi defisit tahun depan masih lebih rendah dibandingkan proyeksi 2025 yang mencapai 2,78% PDB.

“Jadi ini sebenarnya sedikit menunjukkan kehati-hatian pemerintah terhadap kondisi fiskal. Namun kami melihat perlunya pertumbuhan ekonomi dan belanja pusat dan daerah tetap menjadi prioritas,” jelas Febrio.

Tonton juga videonya: Sri Mulyani Sebut APBN Mei Defisit Rp 21 Triliun

(bantuan/hns)

Jakarta –

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu berbicara tentang jumlah pajak cukai untuk produk tembakau (CHT) pada tahun 2026. Sampai sekarang kebijakan tersebut dikatakan masih ditinjau dan belum ditentukan.

“Masih ditinjau, masih belum, masih ada waktu,” kata Anggito di Gedung Parlemen Indonesia, Jakarta, Kamis (9/18/2025).

Anggito menekankan bahwa tarif pajak cukai rokok belum ditentukan tahun depan apakah mereka akan mengalami perubahan atau tidak. Meskipun dalam hal target bea cukai dan pendapatan cukai meningkat pada tahun 2026.

Dalam postur APBN 2026 terbaru, target deposito bea cukai dan cukai naik menjadi Rp 336 triliun, dari desain awal Rp 334,3 triliun. Jumlahnya meningkat dari proyeksi kwitansi pada tahun 2025 yang berjumlah Rp 310,35 triliun.

“Kami baru saja mendapatkan nomor target, ya. Nanti kami akan melihat evaluasi 2025 dan kemudian 2026 seperti apa,” kata Anggito.

Meskipun pemerintah belum mengkonfirmasi nasib tarif pajak cukai rokok tahun depan, politisi di Dewan Perwakilan Rakyat XI telah meminta Kementerian Keuangan untuk tidak menaikkan tarif CHT pada tahun 2026.

Orang yang menyampaikan permintaan itu adalah Wakil Ketua Komisi XI dari faksi PKB, Hanif Dhakiri. Dia menganggap industri rokok mengalami tekanan bisnis sehingga tidak tepat jika pemerintah menaikkan tarif cukai rokok tahun depan.

“Kami sudah memiliki perjanjian pajak dan kenaikan pajak cukai target, tetapi di tengah -tengah situasi seperti ini kami ingin pajak dan pajak cukai naik, di satu sisi tetapi tarif seharusnya tidak naik,” kata Hanif selama pertemuan kerja dengan Kementerian Keuangan minggu lalu.

Oleh karena itu, itu menyarankan agar pemerintah mengambil langkah -langkah inovatif untuk mengejar target penetapan pajak pada tahun 2026 tanpa harus menaikkan tarif pajak, seperti CHT.

“Itu berarti berbagai inisiatif baru, inovasi dan segala jenis penting untuk memastikan bahwa target dan pajak dapat naik, tetapi tarif tidak naik,” katanya.

Pernyataan serupa dibuat oleh anggota Komisi XI dari faksi PDI -P, Harris Turino. Dia menganggap bahwa tekanan bisnis telah dialami oleh industri yang diproduksi tembakau, salah satu bukti terkait dengan penghentian pekerjaan (PHK) karyawan rokok GaRang Garam yang telah viral.

“Setidaknya tampaknya pabrik -pabrik rokok besar mengalami kesulitan jika ada kenaikan pajak cukai tahun depan. Terutama jika kenaikannya agresif,” kata Harris.

Dengan peningkatan tarif CHT hanya 10%, ia memastikan bahwa perusahaan rokok tidak akan dapat menutupi biaya produksi mereka tahun depan.

“Sehingga jika itu dinaikkan 10% sarana dari Rp 1.760 (harga rokok per batang plus cukai) menjadi Rp. 840 tambahan, tidak ada lagi ruang bagi perusahaan mesin mesin Kretek untuk hanya menutupi biaya produksi mereka,” kata Harris.

Saat mengacu pada data Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Cukai Kementerian Keuangan, produksi rokok mengalami penurunan. Pada Agustus 2025 hanya 25,5 miliar batang, atau penyusutan 9,25% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Produksi juga turun 2,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (tahun ke tahun/yoy). Produksi rokok pada Agustus 2025 setelah mencapai puncaknya pada Juli 2025.

Lihat juga videonya: CISDI mendorong pemerintah untuk meningkatkan cukai untuk menekan jumlah perokok

(tanah liat/tanah liat)

Jakarta –

Koperasi Desa Merah dan Putih/Koperatif Kelurahan (Kopdeskel) dapat menyerahkan plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar ke Himbara. Sumber dana pembiayaan dari pemerintah telah menempatkan anggaran Rp 200 triliun ke Himbara.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono belum dapat memastikan bagian anggaran dari Rp 200 triliun adalah untuk pembiayaan Kopdeskel merah dan putih. Karena, aplikasi pinjaman untuk setiap kopdeskel merah dan putih bisa berbeda.

Namun, pemerintah telah memberikan kebijakan sehingga plafon pinjaman maksimum hingga Rp 3 miliar per Kopdeskel Merah Putih.

“Ini relatif, tetapi apa yang pasti sesuai dengan arahan Presiden, langit -langit yang diberikan adalah Rp 3 miliar per koperasi desa,” kata Ferry ketika bertemu di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (9/18/2025).

Dana pinjaman, kata feri, akan digunakan untuk modal kerja dan investasi. Investasi kemudian untuk membangun gudang dan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur lainnya.

“Jadi sosok itu relatif, tetapi itulah syarat bahwa kemarin kami telah menerima arahan dari presiden. Jadi tentu saja kami akan melakukannya secara bertahap, tidak mungkin sepenuhnya,” tambah Ferry.

Pengajuan pinjaman untuk setiap kopdeskel merah dan putih yang berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan masing -masing desa. Misalnya, ukuran gudang disesuaikan dengan populasi dan kebutuhan desa.

“Jumlahnya tidak pasti karena ada juga semua jenis ukuran yang akan disesuaikan dengan desa. Jangan lakukan sedikit desa, gudang mungkin terlalu besar. Jadi ukurannya, ukuran gudang harus disesuaikan dengan jumlah penduduk desa dan desa,” jelas Ferry.

Saat ini ada setidaknya 1.064 Kopdeskel merah dan putih yang sudah bisa mendapatkan modal pinjaman. Anggaran yang disediakan untuk distribusi pinjaman ke 1.064 Kopdeskel merah dan putih adalah Rp 1 triliun. Dia menargetkan sebanyak 20.000 koperasi desa/desa merah dan putih (Kopdeskel) untuk mendapatkan pinjaman dari Himbara tahun ini.

“Kami di Menteri Koordinasi untuk Menteri Koordinasi Pangan kemarin mengatakan bahwa jika kami dapat memulai 20.000 (Kopdeskel merah dan putih), puasa ini segera dibuat secara bersamaan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkonfirmasi bahwa Bumn Banks dapat menggunakan dana pemerintah Rp 200 triliun untuk pinjaman atau pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah dan Putih/Koperatif Kelurahan.

“Tidak ada yang ditargetkan. Pada dasarnya uang sudah ada di perbankan. Jika bank ingin menggunakannya, secara otomatis menggunakan sistem yang ada. Pada dasarnya semuanya dapat digunakan. Jika Anda menggunakan program ini, maka bunga kepada kami hanya 2% (bunga bunga di Bank Himbara),” kata Purbaya ketika bertemu di Kantor Makanan Kemenko, Senin (9/15/202).

Dia menekankan bahwa pencairan dana pemerintah ke bank yang dimiliki negara sudah dapat digunakan untuk kredit untuk umum, termasuk Kopdes merah dan putih. “Jadi uangnya sudah ada di sana, gunakan saja. Tapi skema itu normal, seperti biasa untuk kopdes merah dan putih,” tambahnya.

Lihat juga video bank, hanya membayar bunga 2% jika dana Rp 200 T didistribusikan ke Kopdes

(ACD/ACD)

Jakarta –

National Nutrition Agency (BGN) memperkirakan bahwa Program Makan Nutrisi Gratis (MBG) telah menyerap 600 ribu orang. Tenaga kerja diserap keduanya sebagai pekerja dari unit layanan pemenuhan nutrisi (SPPG) kepada pemasok.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, BGN adalah organisasi yang akan terus tumbuh dan memperbesar dari waktu ke waktu. Terutama mengingat rencana besar pemerintah untuk membangun lebih banyak SPPG.

“Jadi sudah sekitar 600 ribu pekerja di SPPG, para petani belum dihitung. Saya menjelaskan (termasuk) rantai pasokan dan sebagainya,” kata Dadan di kantor BNG, Jakarta Tengah, Kamis (18/9/2025).

Dari jumlah tersebut, Dadan memperkirakan bahwa lebih dari 300 ribu pekerja diserap oleh kehadiran SPPG. Sedangkan sisanya adalah bagian dari pemasok bahan baku MBG.

“Karena satu SPPG membutuhkan minimal 15 pemasok. Dan 1 pemasok Biasanya mempekerjakan antara 5 hingga 15 orang, “katanya.

BGN memiliki pekerjaan rumah besar (PR) untuk membangun lebih banyak SPPG untuk menyebar secara merata ke seluruh Indonesia. Ini sejalan dengan target besar Presiden Prabowo Subianto sehingga hingga akhir 2025 jumlah penerima MBG dapat mencapai 82,9 juta.

Target didukung oleh dana jumbo yang dianggarkan untuk operasi BGN. Pada tahun 2025, BGN menerima alokasi anggaran RP. 71 triliun dan Kementerian Keuangan siap menuangkan RP 100 triliun tambahan jika diperlukan.

Sedangkan pada tahun 2026, BGN menerima alokasi Rp 268 triliun. Angka ini tidak termasuk dukungan keuangan berdiri Rp 67 triliun, sehingga total anggaran yang disiapkan untuk tahun depan akan mencapai Rp 335 triliun.

“Rp. 268 triliun pada tahun 2026 dengan dudukan sebesar Rp 67 triliun, karena totalnya adalah Rp. 335 triliun. Itu adalah 96% untuk program pemenuhan nutrisi nasional, 4% untuk dukungan manajemen,” katanya.

Lihat juga videonya: BGN mengklaim program makan gratis menciptakan 90 ribu pekerjaan

(Sc / ar)

Jakarta –

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Otoritas Layanan Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (IDX), dan Asosiasi Penerbit Indonesia (AEI) untuk membahas batas -batas saham atau kendaraan hias gratis pada penawaran umum perdana (IPO).

Kepala eksekutif pengawas pasar modal, keuangan turunan, dan pertukaran karbon OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan bahwa saat ini ada batas float bebas sebesar 7,5% dengan total 907 perusahaan yang dicatat dan 47 lainnya berada di bawah ketentuan float float gratis.

Kata Inarno, semakin tinggi ketentuan float float, semakin banyak penerbit tidak akan memenuhi ketentuan. Jika ketentuan dinaikkan menjadi 10%, hanya ada 764 penerbit yang memenuhi ketentuan dan sebagainya.

Sedangkan untuk estimasi nilai float float, ada sebanyak Rp 13,42 triliun dana investasi yang harus diserap oleh pasar modal. Demikian juga, jika pelampung bebas dinaikkan menjadi 10%, nilai yang harus diserap oleh pasar adalah Rp 36,64 triliun.

“Jadi saya ingin mengatakan bahwa inilah yang benar -benar perlu kita diskusikan, artinya kita harus berdiskusi. Itu adalah untuk mengumpulkan 10% (float bebas) yang merupakan pasar yang harus atau nilai float bebas yang harus diserap oleh pasar sebesar 10% adalah Rp 36,64 triliun,” kata Inarno dalam pertemuan dengan House of Representatives Commission Xi RI, dikutip dari YouTube Parlamen, TV YouTube, Kamis.

Ke depan, OJK akan mengubah float bebas IPO berdasarkan nilai kapitalisasi pasar calon penerbit. Saat ini, ketentuan IPO float bebas diputuskan berdasarkan ekuitas calon penerbit.

Jika ekuitas calon penerbit adalah RP, skema ini juga akan digunakan jika ketentuan float bebas didasarkan pada kapitalisasi pasar.

“Nanti kita akan mengubahnya menjadi bukan dari nilai ekuitas tetapi dari kapitalisasi pasar. Itu jika lebih kecil dari Rp. 5 triliun, sekitar 20% antara Rp. 5 triliun dan Rp. 50 triliun adalah 15% dan lebih besar dari Rp. 50 triliun adalah 10%.

Pada kesempatan yang sama, ketua Dewan Komisaris OJK, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa perubahan ini penting untuk melibatkan para pemangku kepentingan pasar modal. Karena, OJK ingin melihat jumlah saham mengambang lebih banyak di pasar ketika ada IPO.

“Di satu sisi kami ingin melihat lebih banyak saham mengambang, tetapi di sisi lain jika kami tidak memperkuat permintaan, permintaan untuk apa yang akan kami daftar IPO, maka jika tidak dijual akhirnya IPO tidak akan terjadi. Jika kami menyiarkan tinggi, ia tidak akan diserap oleh pasar, itu tidak berfungsi.

Oleh karena itu, Mahendra meminta Parlemen Indonesia untuk menerima waktu untuk membahas ketentuan IPO float bebas ini dengan penyelenggara pasar modal, yaitu BEI dan AEI. Pada pertemuan tersebut, OJK dan IDX akan menjelaskan hasil persiapan ketentuan float gratis yang baru.

“Kami akan menyampaikan kemungkinan yang terbaik. Karena kami juga memahami perspektif otoritas pajak yang melihatnya ‘ah ini telah diberikan, tetapi bahkan menanyakan sesuatu yang pada gilirannya menguntungkan dalam hal penerbit itu sendiri’,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat XI, Mukhamad Misbakhun, menyetujui proposal tersebut. Pada agenda diskusi berikutnya, Parlemen akan melibatkan IDX dan AEI untuk membahas ketentuan pelampung bebas IPO dan obligasi.

“OJK disampaikan kepada Komisi XI tentang hasil persiapan IPO float bebas awal dan kewajiban berkelanjutan yang melayang bebas untuk kelanjutan yang sedang dibahas bersama dalam pertemuan kerja OJK dengan Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Penerbit Indonesia. Dengan otoritas atau lembaga yang memiliki wewenang,” kata Misbakhun.

Juga tonton video Yudhi Sadewa, hubungi Jokowi untuk memperkuat peran LPS: Kami disamakan dengan OJK

(ACD/ACD)

Jakarta –

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan alokasi tambahan 10% hingga 110% untuk kuota bahan bakar pribadi (BBM), serta membangun kolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2025 dalam sorotan.

Beberapa orang menganggap ini sebagai langkah yang tepat dan sesuai dengan koridor regulasi untuk mengurangi gangguan pasokan.

Pengamat energi melihat penentuan alokasi tambahan sebagai respons proporsional terhadap kelangkaan yang dilaporkan di beberapa pompa bensin swasta.

“Ya, ya (sudah) benar. Ini mungkin karena ada kebijakan timbal balik dengan negara -negara yang memiliki pompa bensin asing. Kami hanya dapat menerimanya, tetapi dengan peraturan (oleh pemerintah) saya pikir itu cukup bagus,” kata Direktur Studi Sumber Daya Indonesia (IRESS), Marwan Batubara, dalam pernyataannya, Kamis (9/18/2025) di Jakarta.

Marwan menekankan bahwa langkah -langkah administrasi dalam bentuk alokasi tambahan juga didukung oleh pijakan konstitusional. “Ini adalah pijakan pemerintah dalam manajemen kuota BBM untuk pompa bensin swasta,” kata Marwan.

Dia mengingatkan Pasal 33 Konstitusi 1945 menempatkan peraturan cabang produksi tentang kehidupan banyak orang sebagai urusan negara.

Menurut Marwan, langkah -langkah yang diambil oleh pemerintah penting untuk menekankan aspek -aspek kontrol dan kepastian hukum. Penentuan ini memberikan ruang bagi operator swasta untuk meningkatkan pasokan, tetapi masih melalui mekanisme pengawasan dan rekomendasi kementerian.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa penentuan alokasi yang menolak klaim pembatasan kuota dan menyampaikan mekanisme mitigasi jika pasokan masih kurang.

“Jika pada tahun 2024 Perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, tahun ini kami memberikan 1 juta 100 ribu kiloliter. Jika masih ada kekurangan, kami meminta kolaborasi dengan pertamina. Karena ini terkait dengan kehidupan banyak orang. Cabang -cabang industri mengenai kehidupan banyak orang masih harus dikendalikan oleh negara.

Dalam hal peraturan, penentuan alokasi tambahan berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan dalam nomor peraturan presiden 191 tahun 2014 mengenai ketentuan, distribusi, dan harga jual ritel BBM.

Di dalamnya, ada prosedur lisensi dan rekomendasi yang mengatur implementasi impor bahan bakar oleh entitas bisnis sehingga penentuan alokasi tetap ada dalam mekanisme pengawasan kementerian.

Pengamat menilai kombinasi kepastian alokasi (110%), fondasi konstitusional, dan mekanisme lisensi akan membantu mempertahankan ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat tanpa mengabaikan kontrol negara atas sektor strategis.

Lihat juga video qodari: KSP akan meninjau kebijakan impor satu pintu BBM

(PRF/EGA)