Jakarta –
Emiten tekstil PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) atau APF kembali melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk kesekian kalinya dalam 20 tahun terakhir. Surat itu ditujukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, untuk meminta restrukturisasi utang pemerintah.
Direktur Utama (Dirut) Asia Pacific Fibers Ravi Shankar mengatakan, permintaan restrukturisasi utang tersebut berstatus quo sejak 2005. Utang perseroan kepada pemerintah berasal dari Texmaco Group saat krisis moneter 1998 sebesar Rp91,88 triliun.
“Kita butuh keputusan Menteri (Keuangan) untuk solusi restrukturisasi. Nah itu yang kita lakukan, kita sudah memberikan delapan usulan mungkin dalam 10 tahun, tapi dulu kita tidak membahasnya sama sekali. Kita pikir ini tidak penting, tidak penting. Sekarang kita dorong lagi dengan Menteri baru dan kita berharap bisa duduk bersama dan mencari solusinya,” kata Ravi saat ditemui wartawan di Kembang Goela, Jakarta, Kamis. (11/12/2025).
Akibat gagalnya persetujuan restrukturisasi utang pemerintah, jelas Ravi, perseroan sulit mempertahankan kelangsungan usahanya. Akibatnya, perseroan terpaksa menutup pabrik di Karawang dan mengurangi utilisasi di pabrik Kaliwungu, Kendal.
|
Baca juga: RI Ajak Anggota APEC Hilangkan Hambatan Perdagangan Antar Negara
|
Hal ini berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, sejak ditutupnya pabrik Karawang dan menurunnya utilisasi pabrik di Kaliwungu, APF telah melakukan PHK terhadap 3.000 karyawannya.
“Kita hanya berjuang untuk mempertahankan going concern. Jadi sekarang dengan Menteri yang baru dan pro industri, pro lapangan kerja, kita sangat positif restrukturisasi kita bisa selesai. Karena potensi perusahaan masih bagus,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan Asia Pacific Fibers Deddy Sutrisno mengatakan total nilai yang diajukan untuk restrukturisasi adalah US$ 82 juta atau sekitar Rp. 1,36 triliun (asumsi nilai tukar Rp 16.669). Ia mengatakan, perseroan berencana melakukan investasi untuk meningkatkan produksi benang dan serat poliester setelah restrukturisasi utang kepada pemerintah selesai.
Langkah ini dinilai bisa menyerap kembali pegawai yang terkena PHK dan menyerap tenaga kerja lainnya. Sebelumnya, APF menguasai pangsa pasar nasional sebesar 21%. Meski begitu, Deddy tidak menyebutkan nilai investasi yang dibutuhkan nantinya.
“Kami masih menghitung nilai investasi yang dibutuhkan. Namun yang pasti para kreditur siap mendukung bisnis Perseroan,” ujarnya.
Saat ini, target penjualan APF mengalami penurunan sebesar 76,6% menjadi US$ 44,5 juta dari tahun sebelumnya sebesar US$ 190,15 juta. Namun perseroan berhasil meningkatkan efisiensi dengan menekan kerugian bisnis atau EBITDA negatif yang diproyeksikan sebesar US$ 3,4 juta pada akhir tahun 2025.
Sedangkan hingga September 2025, APF membukukan penjualan sebesar US$ 33,38 juta, turun sekitar 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 166,74 juta. Alhasil, APF mencatatkan EBITDA negatif sebesar US$ 2,55 juta per September 2025.
Saksikan juga video ‘Alasan Purbaya Ingin Memungut Bea Keluar Emas: Cadangannya Habis’:
(Gambas: video 20 detik)
(tanah liat/tanah liat)