Jakarta –
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya sempat melakukan pertemuan dengan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) hingga pukul 02.00. Pertemuan tersebut membahas rencana penghentian impor solar, bensin nonsubsidi, dan avtur.
Awalnya, Bahlil ditanya anggota Komisi XII pada Rapat Kerja hari ini mengenai langkah ke depan terkait energi di Indonesia.
Bahlil menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkannya untuk mewujudkan kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi.
Terkait ketahanan energi, Bahlil menyatakan ketahanan energi Indonesia hanya mencapai 21 hari. Sedangkan berdasarkan konsensus internasional, berlangsung selama tiga bulan.
Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu membangun kilang agar bisa mengolah minyak mentah menjadi bahan bakar, sehingga tidak lagi mengimpor.
“Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah mendorong Pertamina untuk segera membangun kilang atau memperluas kilang agar produksi bisa memenuhi tingkat konsumsi,” kata Bahlil dalam rapat dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
“Saya kemarin tanya ke Pertamina, bisa saya pimpin sampai jam 2 malam, jam 2 pagi. Ada yang bilang, Pak, perlu investasi. Saya bilang, iya, ini perlu investasi. Presiden Prabowo bilang, berapa pun biayanya. Ini bicara survival. Kalau kita bicara survival, kita harus bicara totalitas, jangan setengah-setengah,” sambung Bahlil.
Bahlil menjelaskan, kebutuhan solar nasional saat ini mencapai sekitar 38 juta kiloliter per tahun. Sedangkan produksi dalam negeri hanya berkisar 14-16 juta kiloliter. Kekurangan ini sejauh ini telah ditutupi melalui program campuran biofuel B40.
Untuk bensin, konsumsi nasional mencapai 39-40 juta kiloliter per tahun, sedangkan produksi dalam negeri hanya berkisar 14 juta kiloliter. Pada tahun 2025, impor bensin diperkirakan masih berada pada kisaran 24-25 juta kiloliter.
Namun dengan berjalannya proyek Balikpapan Refinery Development Master Plan (RDMP) yang mampu meningkatkan produksi sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun, impor bensin pada tahun 2026 diproyeksikan turun menjadi sekitar 19 juta kiloliter.
“Dengan tambahan 5,8 juta itu maka kita perlu impor bensin kurang lebih 19 juta lagi di tahun 2026. Nah kemudian saya cari cara untuk mengurangi impor, kita segera wajibkan etanol. Kalau etanolnya 10%, bisa meningkatkan efisiensi impor sebesar 3,9 juta,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan, langkah tersebut merupakan strategi yang diambil untuk menuju kemandirian energi.
“Kita hanya bicara bergerak ke arah yang namanya kemandirian energi. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa sekaligus, harus bertahap. Karena kita sudah ketinggalan. Kalau boleh jujur, saya katakan, dari lubuk hati yang paling dalam, ini memang sengaja, agar kita tetap bergantung pada impor. Kalau mau tanya ke menteri, siapa yang anti impor? Saya,” ujarnya.
Bahlil menambahkan, pemerintah menargetkan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yakni bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 pada tahun 2027. Pada tahun tersebut juga akan banyak terjadi impor avtur.
Karena bentuk impor ini adalah bentuk boba’an (anak tidur) untuk melakukan proses agar kita terus bergantung pada negara lain.
Tonton juga video Bahlil memberikan sanksi kepada bawahannya setelah kehilangan 2 juta barel minyak di Sumatera
(Gambas: video 20 detik)
(jam/hns)