Jakarta –
Pemerintah mengingatkan orang untuk memasang batasan tanah untuk menghindari konflik. Instalasi saham ini diperlukan untuk orang -orang yang sudah memiliki sertifikat hak tanah.
Ini disampaikan oleh Nusron ketika memimpin peluncuran gerakan komunitas untuk pemasangan Mark Perbatasan (Gemapatas) 2025, yang diadakan secara bersamaan di 23 distrik/kota di 8 provinsi. Acara ini berpusat dalam implementasinya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
“Semua yang sudah memiliki sertifikat, semua harus memasang taruhan. Diharapkan bahwa tidak akan dianeksasi oleh orang lain,” kata Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang/Kepala Badan Tanah Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam pernyataan tertulis, Kamis (07/08/2025).
Menurut Nusron ada dua jenis konflik yang sering muncul di bidang tanah, yaitu konflik yuridis dan konflik fisik. Konflik yuridis biasanya dipicu oleh perselisihan dokumen seperti huruf ganda C.
|
Baca juga: Tanah 100 ribu ha ditargetkan oleh pemerintah, jika diabaikan secara langsung diambil
|
Sementara konflik fisik, sering terjadi karena batas tanah yang tidak jelas karena hanya bergantung pada tanda -tanda alami, seperti pohon atau gundukan tanah.
Nusron berharap bahwa semua orang Indonesia yang memiliki tanah akan memasang taruhan di batas tanah mereka. Pemasangan pasak harus dilakukan dengan pertimbangan terlebih dahulu dengan pemilik tanah di sekitarnya untuk menghindari potensi konflik di masa depan.
Pasak dapat dibuat dari kayu, beton, atau besi, yang paling penting adalah bahwa batas -batas tanah ditandai secara fisik dan jelas.
“Kegiatan ini dilakukan secara nasional di seluruh Indonesia untuk mengurangi konflik lahan, terutama konflik fisik yang terkait dengan batas -batas tanah,” tambah Nusron.
Lihat juga video ‘Polda Riau Islands Capture 7 Aktor Sertifikat Tanah Palsu’:
(Gambas: Video 20Detik)
(REA/HNS)