Home > Ragam Berita > Nasional > Berita Terbaru : Dilarang Masuk Ragunan, Wanita Emas Akan Mengadu Ke Ahok

Berita Terbaru : Dilarang Masuk Ragunan, Wanita Emas Akan Mengadu Ke Ahok

Jakarta – Akhir pekan lalu, Sabtu (30/4), bakal calon Gubernur DKI Jakarta Hasnaeni Moein atau lebih dikenal dengan sebutan Wanita Emas mendapat perlakuan kurang menyenangkan saat berkunjung ke Kebun Binatang Ragunan.

Berita Terbaru : Dilarang Masuk Ragunan, Wanita Emas Akan Mengadu Ke Ahok

Berdasar informasi yang dihimpun tim Harian Indo, Senin (2/5/2016), ketika ingin masuk Kebun Binatang Ragunan di Pintu Utara 2, seorang petugas terlihat menghampiri dan melarang Hasnaeni melakukan peliputan bersama awak media. Namun apa yang dilakukan petugas tersebut seolah melarang Hasnaeni untuk masuk kebun binatang.

Mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari petugas keamanan Kebun Binatang Ragunan, Hasnaeni mengungkapkan kekesalannya pada awak media. Menurutnya apa yang dilakukan petugas tersebut sangatlah lucu dan tidak masuk akal.

“Lucu aja, saya pribadi mau masuk tadi sebagai masyarakat biasa. Saya kan belum jadi gubernur, saya mau masuk saja sangat dipersulit tidak boleh berdiri di sini, tidak boleh berdiri di sana,” ujar perempuan yang juga berprofesi sebagai kontraktor tersebut.

Ia pun beranggapan bahwa dirinya sengaja dilarang masuk karena datang bersama awak media.

“Saya kan masih masyarakat biasa yang ingin berkunjung, ingin rekreasi dengan keluarga saya tapi dilarang,” imbuhnya.

Selanjutnya Hasnaeni berniat untuk melaporkan kejadian kurang menyenangkan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Saya tidak paham kenapa dilarang, saya juga mau tahu bagaimana respons Pak Gubernur mengenai ini,” pungkas Hasnaeni. (Rani Soraya – harianindo.com)

x

Check Also

Din Syamsuddin : Penolakan Perppu Ormas Lebih Baik Dilakukan Lewat Judicial Review

Din Syamsuddin : Penolakan Perppu Ormas Lebih Baik Dilakukan Lewat Judicial Review

Yogyakarta – Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menilai seharusnya pemerintah tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah ...