Home > Ragam Berita > Nasional > Senjata BIN Yang Dipesan Ternyata 500 Pucuk, Bukan 5.000

Senjata BIN Yang Dipesan Ternyata 500 Pucuk, Bukan 5.000

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto akhirnya angkat bicara soal perdebatan pembelian 5.000 pucuk senjata yang disebutkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dibeli oleh institusi non militer.

Senjata BIN Yang Dipesan 500 Pucuk, Bukan 5.000

Menurut Wiranto, apa yang disebutkan oleh Panglima TNI tidak benar karena ada kesalahan komunikasi di antara Panglima TNI, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

“Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Wiranto juga menegaskan bahwa tidak terjadi keadaan genting di Indonesia terkait pembelian senjata tersebut karena jumlah senjata yang dibeli ternyata hanya 500 pucuk, bukan 5.000 seperti yang telah disebutkan oleh Panglima TNI.

“Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri,” katanya.

Selain itu, senjata-senjata tersebut dibeli dengan biaya APBN dan dalam pengawasan pemerintah.

“Ini juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol pemerintah,” ungkap Wiranto.

Terkait soal perijinan dari Mabes TNI, Wiranto menyebutkan bahwa senjata yang dipesan BIN berbeda dengan senjata yang biasa dipakai militer, karena itu ijin pembelian cukup dari Mabes Polri saja tidak perlu hingga Mabes TNI.

“Dari penjajakan dan penelitian yang kami lakukan. Pembelian senjata dari Pindad bukan standar TNI itu memang tidak perlu minta ijin ke Mabes TNI. Tapi cukup Mabes Polri dan itu sudah dilakukan,” katanya.

“Karena itu ada isu bahwa pembelian senjata ini atas persetujuan Presiden saya kira prosedur pembelian senjata pada jenis seperti ini secara spesifik tidak perlu kebijakan Presiden secara khusus, tidak perlu melibatkan Presiden,” tambahnya.

Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan bahwa ada institusi di luar militer berencana akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

“Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat,” kata Gatot Nurmantyo dalam acara silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9/2017).
(samsul arifin – harianindo.com)

x

Check Also

Aksi Bela Palestina Rencananya Digelar Pada 17 Desember

Aksi Bela Palestina Rencananya Digelar Pada 17 Desember

Jakarta – Kabar terbaru dari Ma’ruf Amin selaku Ketum MUI menjelaskan bahwa akan ada Aksi ...