Harian IndoJakarta – Puluhan anggota DPR menggulirkan hak angket “Ahok Gate” guna mempertanyakan aktifnya kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah habis masa cuti kampanye. Hal ini dikarenakan status terdakwa yang disandang oleh Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.
Empat fraksi di DPRD, yakni PKS, PKB, PPP, dan Gerindra, bahkan memboikot semua rapat bersama Ahok hingga ada kejelasan status.
Lantas bagaimana tanggapan warga DKI Jakarta tentang hal ini?
Ulfa (23), mahasiswi jurusan ilmu komunikasi universitas di bilangan Jakarta Pusat, mengatakan bahwa desakan tersebut kentara sekali bermuatan politik.
“Kelihatan banget kalau desakan menonaktifkan Ahok itu politis walaupun alasannya sesuai konstitusi atau apalah,” ujar Ulfa, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).
Ulfa menyarankan agar para wakil rakyat tersebut lebih baik mengurusi hal lainnya yang seharusnya lebih penting untuk dilakukan.
“Daripada repot-repot ngurusin Ahok yang toh enggak mengganggu kerja Pemprov, kenapa mereka enggak mengurusi aduan warga aja sih,” sindirnya.
Lain halnya dengan Inge (26), karyawan salah satu bank swasta. Ia mengatakan agar pemerintah tegas dalam menerapkan UU dan peraturan yang ada. Kalau memang Ahok harus dinonaktifkan, pemerintah harus tegas. Namun bila tidak ada, dirinya menganggap ini hanya cara para elite untuk menjegal lawan politiknya saja.
“Selama memang ada aturan yang mengatur itu, Ahok layak nonaktif,” kata Inge.
“Kalau enggak ada aturan resmi soal itu, bisa jadi cuma dibuat-buat untuk jegal Ahok. Bisa juga penjegalannya terkait pilkada,” tambahnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
