Jakarta – DPRD DKI Jakarta singgung pembubaran TGUPP yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies dinilai tidak transparan dalam pelaporan kinerja dan anggaran. Sementara, pendanaannya terus meningkat.

Gembong Warsono , selaku Ketua Fraksi PDI-Perjuangan mengungkap bahwa penaikan anggaran TGUPP sia-sia lantaran kinerja tim bentukan Anies tidak berdampak apapun bagi masyarakat.

“Maka sebaiknya anggaran TGUPP di drop saja, kalaupun tetap harus ada TGUPP maka alokasi anggaran melekat pada anggaran operasional gubernur, sehingga tidak membebani APBD,” kata Gembong.

Sindiran dilakukan oleh Gembong terkait transparansi kinerja dan pertanggungjawaban TGUPP yang disebutnya hanya diketahui oleh Gubernur, bukan masyarakat.

Seperti diketahui bahwa TGUPP menghabiskan anggaran cukup besar dari APBD DKI. Menurutnya, setiap penggunaan uang rakyat dalam APBD harus dipertanggungjawabkan ke DPRD.

Seperti diketahui bahwa, Anggaran TGUPP pada APBD-Perubahan 2019 mencapai Rp18,9 miliar. Anggarannya kemudian meroket pada APBD DKI 2018 menjadi Rp19,8 miliar.

“Yang jelas memang enggak kelihatan, yang tahu hanya gubernur. Pertanggungjawaban gubernur, dia (TGUPP) langsung enggak ada laporan pertanggungjawaban [ke DPRD],” cetus Gembong. (NRY-harianindo.com)