Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mempertanyakan kejelasan dari konsep Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata). Sebab, Khairul menilai bahwa konsep yang ditawarkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto itu masih terlalu abstrak dan justru menumbulkan kegaduhan.

Khairul berargumen bahwa dirinya tidak bisa melihat rencana kerja seperti apa yang digagas oleh Menhan yang menjalankan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo.

“Saya kira masih terlalu abstrak dan belum menggambarkan kerangka rencana kerja yang akan dijalankan sebagai jabaran visi-misi presiden,” ujar Khairul pada Selasa (12/11/2019).

Khairul memandang bahwa saat ini yang paling penting adalah mengidentifikasi ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia di era kiwari.

Ia setuju dengan adagium dari Publius Flavius Vegetius Renatus, ahli militer Romawi, yang menyebut “Jika anda ingin perdamaian, maka bersiaplah untuk berperang” (Si vis pacem, para bellum). Akan tetapi perlu terlebih dahulu untuk ditekankan kembali siapa musuh Indonesia dan tantangan apa yang akan dihadapi.

“Pertanyaannya, musuh kita ini sebenarnya siapa sih? Bagaimana bentuk ancamannya?,” kata Khairul.

Apabila ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sudah bisa diketahui, barulah Menhan bisa melanjutkan bahasan terkait anggaran program-program Kemenhan.

“Kalau identifikasi ancamannya sudah jelas, barulah kemudian kita bisa bicara soal anggaran yang masuk akal, efektif, efisien maupun belanja yang proporsional dan tepat sasaran, selain soal kesiapan perang yang belum jelas tadi,” pungkas Khairul.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR, Menhan Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa konsep Hankamrata pernah dan masih berlaku hingga kini di Indonesia.

“Mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah Pertahanan Rakyat Semesta,” ujar Prabowo.

Meski tak memungkiri ketertinggalan Indonesia di bidang teknologi pertahanan, namun Prabowo memandang bahwa Hankamrata bisa diimplementasikan apabila Indonesia terpaksa menghadapi perang. (Elhas-harianindo.com)