Jakarta – Penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI di kawasan Jalan Sunter Agung Perkasa VIII pada Kamis (14/11/2019) lalu mendapat protes dari para warga. Sebab, mereka sempat dijanjikan tak ada penggusuran jika Anies Baswedan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hal tersebut kemudian dikomentari oleh Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan bahwa Anies lebih mahir menata kata daripada menata kota.

“Kemampuannya menata kata mampu menyihir persepsi masyarakat yang kemudian diterjemahkan di kotak suara, saat Anies memenangkan Pilkada DKI Jakarta dua tahun silam. Tetapi apakah skill tersebut berbanding lurus dengan prestasi dalam menata ibukota? Yang terjadi, Anies sibuk membalikkan pencapaian dari pemerintahan sebelum-sebelumnya,” kata Endang pada Kamis (21/11/2019).

Endang kemudian menyindir tentang Balai Kota DKI yang kini tertutup. Hal tersebut justru sangat berbeda jika dibandingkan dengan masa Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat sebagai gubernur.

“Dulu Balaikota DKI sangat terbuka menerima aspirasi warga, kini pintu dan gorden jendela ditutup rapat-rapat. Warga hanya bisa mengintip ada apa gerangan di dalam gedung yang dibiayai dengan uang rakyat itu. Kanal Youtube yang dulunya menyiarkan langsung rapat-rapat dinas tak lagi difungsikan,” ujarnya.

Selain itu, Endang juga menyoroti kegagalan Anies dan sejumlah pejabat Pemprov DKI dalam menjelaskan temuan anggaran-anggaran janggal di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Salah satunya adalah anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem Aibon.

“Lagi-lagi jawaban Anies dan para punggawanya tampak belepotan, tidak sinkron satu sama lain. Pada akhirnya e-budgeting yang disalahkan, dianggap tidak smart, padahal KPK sendiri menyarankan semua instansi pemerintah menggunakannya,” papar Endang.

Terkait penyelenggaraan ajang balapan Formula E, Endang memandang kebijakan Anies tidak mencerminkan jargon keberpihakan yang ia lontarkan pada masa kampanye. Disinyalir sejumlah anggaran untuk kesejahteraan publik seperti rehabilitasi sekolah dipangkas demi mendanai Formula E.

“Koreksi anggaran terjadi dan Formula E yang tidak didukung infrastruktur mobil listrik di Jakarta tetap digeber penyelenggaraannya. Publik harus mencermati ke mana saja larinya anggaran yang berasal dari uang rakyat dialirkan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Endang mengatakan bahwa semenjak kejadian penertiban di kawasan Sunter Agung, legitimasi Anies sebagai gubernur kian merosot di mata masyarakat.

“Legitimasi Anies kini makin merosot di mata publik. Kata-kata tak mampu menyelamatkan APBD dari pemborosan. Yang dibutuhkan adalah pengawalan oleh publik agar Anies melakukan aksi nyata,” pungkas Endang. (Elhas-harianindo.com)