Cirebon- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan penting adanya pengawasan yang dilakukan pihak kepolisian dan jajaran pemerintah daerah terhadap masjid-masjid yang menggelar acara dakwah namun terdapar unsur-unsur ujaran kebencian di dalamnya.

“Masjid yang dijadikan tempat menebar kebencian harus diingatkan dan diperingatkan supaya tidak dibiarkan masjidnya untuk menyebar kebencian. Itu harus aktif dari kepolisian maupun pemda untuk melakukan pencegahan,” ungkap Ma’ruf saat membuka Festival Tajug 2019 di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/11).

Festival Tajug 2019 adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Keraton Kasepuhan dan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). Festival diisi sejumlah lomba dan pameran produk yang digelar hingga 24 November mendatang.

Sultan Sepuh XIV Kesultanan Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun akan menghadiri acara tersebut.

Selain bekerja sama dengan aparat kepolisian, Ma’ruf menegaskan harus ada upaya pendataan masjid-masjid mana saja yang diduga sudah terpapar.

“Nanti kita minta dewan masjid untuk mencari, untuk memetakan. Kita recheck lagi mana masjid yang perlu pembinaan supaya tidak menebar narasi-narasi kebencian, permusuhan, tapi sebaliknya membangun narasi kerukunan,” tutup Ma’ruf .

Baca Juga : SEORANG WARGA PAPUA DITANGKAP USAI DIDUGA SEBARKAN UJARAN KEBENCIAN

Ma’ruf menghimbau bahwa sejatinya masjid diisi dengan nilai-nilai kerukunan dan kasih sayang. Ajaran ini, ujar Ma’ruf, berdasarkan pada ajaran Sunan Gunung Jati, salah satu Walisongo penyebar agama Islam yang berasal dari Cirebon.

Menurutnya, ajaran Sunan Gunung Jati senantiasa menjaga masjid dengan pengajaran, pengajian, dan khotbah yang baik seperti dilakukan para ulama terdahulu.

“Jangan sampai ada distorsi penggunaan masjid dari fungsinya yang benar. Ini yang harus kita jaga, agar jangan sampaikan sumpah serapah, kebencian, permusuhan, caci maki,” sambungnya.

Selain menjaga masjid, lanjut Ma’ruf, Sunan Gunung Jati juga memberikan nasihat untuk menjaga fakir miskin. Menurutnya, negara mempunyai tanggung jawab terkait hal tersebut.

Terlebih lagi hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang.

Ma’ruf menjelaskan bahwa saat ini angka kemiskinan yang ada di Indonesia mencapai angka 9 persen. Ia mengharapkan bahwa angka tersebut dapat dikurangi hingga mencapai 0 persen sehingga tidak ada lagi fakir miskin di Indonesia.

“Negara punya kewajiban, orang kaya punya kewajiban, dan kalau tidak diatasi semua ikut berdosa. Saya kira ini tanggung jawab besar bangsa negara. Jadi ini tanggung jawab saya, tanggung jawab Pak Jokowi, karena itu kita tekan angka kemiskinan yang masih 9 persen supaya menjadi 0 persen,” pungkasnya. (Hr-harianindo.com)