Home > Ragam Berita > Nasional > DPR Usul Penambahan Jumlah Pimpinan, Marzuki Alie: Malu Punya Wakil Seperti Itu

DPR Usul Penambahan Jumlah Pimpinan, Marzuki Alie: Malu Punya Wakil Seperti Itu

Jakarta – Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marzuki Alie mengaku tidak mengerti dan menganggap aneh dengan adanya usulan yang mucul terkait penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD.

DPR Usul Penambahan Jumlah Pimpinan, Marzuki Alie: Malu Punya Wakil Seperti Itu

Muncul usulan di kalangan DPR untuk menambah jumlah pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi, dan DPD menjadi 5 kursi.

“Ini aneh-aneh saja. Sudah ribut melulu, malu kita sebagai rakyat punya wakil seperti itu,” kata Marzuki saat dihubungi, Kamis (25/5/2017).

Marzuki mempertanyakan apa alasannya sehingga pimpinan DPR harus ditambah menjadi 7 orang. Ia justru menyarankan agar pimpinan DPR dikurangi saja menjadi 3 orang karena fungsi pimpinan hanya mengkoordinasikan anggotanya, bukan mengambil keputusan.

“Apa sih fungsi pimpinan? Pimpinan hanya mengoordinasikan, kok. Enggak perlu banyak-banyak. Kalau bisa disedikitkan. Kalau perlu pimpinan DPR tiga orang sudah cukup,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Hal yang sama juga dikatakan Marzuki terkait MPR. Menurut Marzuki, peran MPR saat ini cenderung tidak terlihat kecuali hanya menghadiri seremonial kenegaraan saja.

Sedangkan untuk usulan penambahan pimpinan DPD, Marzuki menilainya tidak logis. Bila untuk alasan keterwakilan, seharusnya pimpinan DPD berjumlah 34, sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia.

“Kalau bicara soliditas, semua provinsi harus terwakili jadi pimpinan. Jadi, enggak masuk akal dan enggak logis cara berpikirnya,” ujar Marzuki.

Ribut-ribut yang terjadi di DPR terkait permintaan penambahan jumlah kursi pimpinan DPR justu dinilainya makin membuat citra DPR semakin buruk di mata masyarakat.

“Sudah susahlah untuk diangkat (citranya) kalau begini. Enggak mikir sama sekali. Pengawasan apa yang dilakukan untuk Undang-undang yang sudah diketok?” tanya Marzuki.

“Undang-undang yang sudah saya ketok di masa saya dilaksanakan enggak? Diawasi enggak oleh DPR? Enggak ada sama sekali. Untuk apa diketok palu?” ucap dia.
(samsul arifin – harianindo.com)

x

Check Also

Sandiaga Uno Tak Melarang Pungutan RT/RW Ke Warga

Sandiaga Uno Tak Melarang Pungutan RT/RW Ke Warga

Jakarta – Media sosial dikejutkan dengan beredarnya surat pungutan sebesar Rp 100.000 per rumah di ...