Jakarta – Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto (BW), menganggap bahwa KPK saat ini sedang diporakporandakan dan dihancurkan. Siapa pun bagian dari proses penghancuran, sangat tidak pantas lagi untuk dipercaya.

“Saat ini KPK menjadi lembaga negara yang paling dipercaya publik di republik tapi tengah diporakporandakan secara semena-mena,” ungkap BW kepada wartawan, Minggu (15/09/2019).

“Karena itu, siapa pun yang jadi bagian dari proses ‘penghancuran’ KPK dapat dituduh dan dipastikan mereka adalah pihak dan lembaga yang memang sudah tidak bisa dan tidak pantas untuk dipercaya di republik ini,” lanjutnya.

BW percaya bahwa semua program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK merupakan salah satu upaya terbaik di Indonesia. Itu berarti pihak yang ingin meluluhlantakkan KPK adalah para koruptor.

“Jika seluruh program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu upaya terbaik republik selama Indonesia berdiri, maka diyakini bahwa pelaku kejahatan yang ‘meluluhlantakkan’ KPK dipastikan kekuatannya sangat dahsyat, yaitu para koruptor dan jaringannya,” katanya.

Dia tak habis pikir lantaran calon pimpinan KPK yang dituduh nir-integritas oleh KPK justru dipilih jadi komisioner oleh DPR setelah diusulkan presiden. BW bertanya-tanya, jangan-jangan proses ini bukan pemilihan capim KPK, melainkan pengukuhan lantaran calon sudah disepakati untuk dipilih sebelumnya.

“Ada banyak tuduhan miring pada parlemen dan presiden yang bersekutu dengan kuasa kegelapan berkaitan dengan proses pemilihan capim KPK yang perlu diklarifikasi. Pertanyaannya, fit and proper capim KPK itu, proses pemilihan atau pengukuhan, seleksi atau justifikasi atas calon yang sudah disepakati?” jelas BW.

Saat ini revisi UU KPK sedang dikaji oleh pemerintah dan DPR. Poin-poin dalam revisi UU itu dikhawatirkan dapat memperlemah KPK, dari penyadapan harus berdasarkan dewan pengawas hingga kewenangan penghentian kasus.

Terkait dasar tersebut, tiga pimpinan KPK mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo dan berharap bisa bertemu. Hingga saat ini, belum ada tanggapan dari Istana ataupun Jokowi terkait hal tersebut. (Hr-harianindo.com)