Jakarta – Pada tanggal (7/10/2015), Surat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menjadi polemik. Pasalnya, surat balasan kepada Freeport Indonesia yang ditulis menteri saat itu, Sudirman Said, dinilai menjadi alasan PT Freeport Indonesia berani menantang dan melawan regulasi dari pemerintah.
Ilustrasi
Surat tersebut berisi tentang pemberian kepastian PT. Freeport untuk mendapatkan perpanjangan dengan hak-hak yang sama seperti dalam Kontrak Karya (KK) yang ada sekarang. Sejatinya, surat itu telah mendapat penolakan DPR ketika itu.
“Surat itu juga mendapat penolakan di komisi VII dulu,” ujar Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo, Minggu (5/2/2017).
Terkait hal itu, lantas beredar informasi bahwa Presiden Joko Widodo lah yang memerintahkan Sudirman Said mengeluarkan surat tersebut. Informasi itulah yang kini tengah disoroti oleh pihak DPR. Apabila memang secara administrative PTFI benar adanya, menurutnya, polemik tersebut akan semakin ramai.
“Dengan info yang update, dengan kondisi terkini, komisi VII mesti akan rapat ulang sembari menunggu laporan Dewan Komisaris PTFI sesuai kesimpulan rapat komisi VII beberapa minggu lalu,” tutur legislator asal Jeneponto, Sulawesi Selatan itu.
Baca Juga : Mobil Pengawal Gubernur Kaltim Tabrak Warga, 5 Orang Menjadi Korban
“Jangan-jangan pemerintah juga melakukan banyak permainan yang tidak diketahui oleh DPR,” pungkas politikus Partai Hanura itu.
(bimbim – www.harianindo.com)
