Jakarta – Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui citra DPR akan semakin buruk pasca-terungkapnya korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun ini. Padahal, selama ini citra DPR sudah terpuruk.
“DPR sudah paling buruk ya sekarang ini, kita akui. Nah ini saya kira nggak ada yang lebih buruk sekarang ini,” ujar Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut kasus e-KTP sampai tuntas. Dengan demikian, katanya, tidak ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum.
“Kita minta ini dituntaskan, tidak mungkin Rp 2,3 triliun itu satu dua orang. Ini kan megaskandal, megakorupsi,” tambahnya.
Sekadar informasi, proyek e-KTP yang menelan anggaran negara Rp 5,9 trilin menjadi bancakan banyak pihak. Meski kerugian negaranya mencapai Rp 2,3 triliun, namun baru dua orang yang didakwa korupsi e-KTP.
Baca juga: Partai Demokrat Tegaskan Tidak Terlibat Kasus E-KTP
Ada dua orang mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang didakwa korupsi e-KTP. Yakni Irman dan Sugiharto.
Sedangkan dalam dakwaan atas keduanya, terungkap adanya aliran uang ke anggota DPR periode 2009-2014. Aliran uangnya bahkan merata di antara pimpinan fraksi, pimpinan Badan Anggaran, pimpinan Komisi II DPR hingga anggota-anggotanya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
