Jakarta – Pihak Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan bahwa siap untuk menduduki kursi menteri yang dinilai strategis pada kabinet Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, lantaran diklaim banyaknya kader yang memmiliki kualitas tinggi.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengklaim bahwa, dalam kalangan NU, banyak ditemukan pemuda dan kader yang memiliki kemampuan mumpuni sehingga layak menduduki posisi menteri yang strategis.

“Kita berharap, besok pemerintahan Jokowi ini, akan memberikan porsi NU pada posisi strategis, jangan itu-itu saja,” kata Yaqut, usai menghadiri Konferensi Wilayah Gerakan Pemuda Ansor XIV Provinsi Jawa Timur, di Kota Malang, Minggu (28/07).

Yaqut membeberkan, selama ini, NU selalu distigmakan untuk mengisi kursi Menteri Agama, Menteri Desa, atau Menteri Tenaga Kerja. Padahal, NU memiliki banyak kader berkualitas yang dapat mengisi posisi-posisi pada kementerian yang strategis.

Posisi kursi menteri sektor strategis tersebut, Yaqut melanjutkan, diantaranya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan posisi menteri lainnya.

“Saya ini di Komisi VI, yang mengurusi BUMN, tapi bukan berarti saya minta menteri BUMN lho ya, ini contoh,” ujar Yaqut sembari tertawa.

Dirinya percaya bahwa pada saat Presiden Joko Widodo menunjuk salah satu kader NU untuk mengisi kursi menteri, tidak akan ada penolakan dari kader NU. Karena semua kader NU wajib menjalankan tugasnya dan tidak pernah menolak tugas yang diberikan.

“Jika ini tugas, Ansor akan menolak mundur. Saya yakin, NU akan mendapatkan representasi dalam kabinet, karena selama ini ikut berjuang,” kata Yaqut.

Saat ini, pihak NU tengah tengah menggodok nama-nama kandidat yang akan diusulkan kepada Joko Widodo dan Ma’ruf Amin untuk mengisi kursi kabinet mendatang. Nama-nama tersebut, akan ditetapkan untuk mengisi posisi-posisi tertentu berdasarkan trackrecord dari sang kandidat.

Sementara itu, merespon peranan oposisi dari partai politik yang ada, menurut Yaqut hal tersebut merupakan hal yang wajar. Bahkan, peran oposisi dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

“Hidup itu perlu keseimbangan, seperti juga peran oposisi, itu diperlukan untuk mengawasi kinerja pemerintah,” tutup Yaqut. (Hr-harianindo.com)