Jakarta – Front Perjuangan Rakyat (FPR) melontarkan kecaman terkait dengan aksi penembakan 2 mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari. Pemerintahan Jokowi dianggap terlalu represif.

Hal itu disampaikan mereka dalam aksi demonstrasi singkat di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (27/09/2019). Mereka membawa berbagai poster yang berisi aspirasi dan kecaman terhadap pemerintahan Jokowi. Salah satunya poster yang bertulisan “Jokowi Rezim Fasis” atau pemerintahan otoriter.

Sekitar 30 orang yang berasal dari berbagai LSM bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyampaikan aspirasi mereka terkait perlawanan ke pemerintahan.

“Kawan-kawan kita seperjungan dari gerakan mahasiswa dan pelajar terus melakukan aksi dan kampanye perlawanan terhadap berbagai kegiatan dan rencana yang di jalankan oleh pemerintahan Jokowi untuk membuat berbagai peraturan-peraturan baru yang dinilai oleh rakyat akan melanggengkan penindasan, akan semakin menebalkan fasisme yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi hari ini,” ungkap Sekertaris FPR, Dimas di Taman Pandang, Jalan Silang Monas Barat Laut Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/09/2019).

Selain itu dalam aksi tersebut juga ditujukan untuk mengecam penembakan dan kekerasan Kepolisian terhadap mahasiswa di Kendari. Penembakan dan Kekerasan ini berakibat pada tewasnya dua mahasiswa Universitas Haluoleo di Kendari, Sulawesi Tengah.

“Bahkan di Kendara Sulawesi Tenggara tindak kekerasan dan represifitas yang dialami oleh gerakan mahasiswa sampai-sampai harus merenggut korban jiwa. Dua mahasiswa asal Kendari meninggal dunia,” jelas Dimas.

Mahasiswa Fakultas Perikana Universitas Haluoleo Kendari, Randymenjadi korban tewas dengan luka tembak di dada bagian kanan, dan Mahasiswa Universitas Haluoleo lainnya Yusuf Kardawi juga menjadi korban tewas lantaran luka tambak yang mengenai kepalanya.

“Pertama, atas nama Randy, yang sudah dipastikan bahwa dia meninggal karena luka tembak di dada sebelah kanan. Begitu juga Yusuf yang meninggal karena dihantam bagian kepala saat bentrokan terjadi antara massa aksi mahasiswa dengan aparat kepolisian,” ujar Dimas.

FPR meminta agar Jokowi mencopot aparat kepolisian yang melakukan penindasan, penekanan, dan tindakan kekerasan lain kepada rakyat Indonesia. Hal ini dinilai sebagai watak fasis dan watak anti demokrasi rezim Jokowi dalam menghadapi ekspresi dan aspirasi rakyat.

“Itu adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang fasis bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang anti terhadap rakyat, yang anti terhadap demokrasi. Berbagai saluran yang dilakukan oleh gerakan rakyat di Indonesia untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi kerap direspons dengan tindak kekerasan dan represifitas,” tegas Dimas.

Berikut tuntutan mereka:

  1. Mengecam keras penembakan dan kekerasan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas aksi mahasiswa yang mengakibatkan meninggalnya 2 Mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari
  2. Tangkap KAPOLDA Sulawesi Tenggara yang bertanggung jawab atas penembakan dan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya 2 mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari
  3. Mengecam keras tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap aksi rakyat dan pemuda-mahasiswa di berbagai daerah yang menuntut pembatalan aturan perundang-undangan baru yang anti rakyat dan semakin menindas rakyat
  4. Segera padamkan api dan selamatkan korban asap! Berikan perawatan gratis dan layak terhadap korban asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan penyakit korban asap
  5. Cabut HGU dan Hentikan izin baru perkebunan besar pelaku utama kebakaran dan masalah asap
  6. Tangkap dan adili perusahaan-perusahaan besar pelaku utama pembakaran dan hentikan penangkapan dan bebaskan kaum tani yang ditangkap karena mereka tidak bersalah
  7. Batalkan segera RUU Pertanahan, RUU KUHP, revisi UU Ketenagakerjaan, UU KPK tanpa syarat! Laksanakan tuntutan rakyat yang menolak seluruh aturan dan perundangan yang semakin memberangus hak-hak demokratis rakyat
  8. Hentikan kekerasan Negara dan pecah-belah terhadap rakyat di tanah Papua! Tarik 5egera pasukan TNI dan POLRI dari tanah Papua sebagai sumber kekerasan dan jatuhnya korban jiwa
  9. Penuhi tuntutan rakyat Papua tentang hak menentukan nasib sendiri sebagai jalan rakvat Papua menentukan masa depan secara mandiri sesuai aspirasinya
  10. Jalankan land reform sejati dan bangun industri nasional

(Hr-harianindo.com)