Jakarta – PSI (Partai Solidaritas Indonesia) melayangkan protes terhadap tidak bisa diaksesnya Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta di situs APBD DKI.

Kemarin, rencana KUA PPAS 2020 masih bisa dibuka lewat halaman utama situs APBD DKI.

William Sarana Aditya, selaku Anggota Fraksi PSI DPRD DKI berkeinginan agar akses dibuka lagi. William menilai Gubernur DKI Anies Baswedan membuat kesalahan fatal bila hendak menutupi anggaran.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” kata William dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019).

Di sisi lain, William beranggapan bahwa Anies Baswedan lalai selama proses penyusunan anggaran. William berkeinginan agarAnies tidak melimpahkan kesalahan kepada bawahannya. Sebelumnya, PSI menyoroti soal anggaran lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.

“Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem Aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!” tegas William.

William menilai seharusnya tidak ada kesalahan fatal di tahap pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. (NRY-harianindo.com)