Home > Ragam Berita > MK Ijinkan Politik Dinasti

MK Ijinkan Politik Dinasti

MK Ijinkan Politik DinastiJakarta – Lembaga konstitusi tertinggi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi, sepertinya “menghalalkan” politik dinasti setelah mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh anggota DPRD dari Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan.

Adnan mengajukan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut berarti MK menghapus pembatasan keikutsertaan keluarga Kepala Daerah yang saat ini menjabat (incumbent) dalam Pilkada.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menanggapi keputusan MK tersebut adalah tidak tepat karena justru akan berpotensi menimbulkan korupsi yang semakin tidak terkontrol dan kekebalan terhadap koruptor berkaitan dengan keluarga yang sedang berkuasa.

Menurut Ray, Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tersebut bukan untuk membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, namun mengatur hak-hak tersebut.

“Jadi, argumen mereka yang dipakai untuk membolehkan itu semata-mata didasari pandangan konsitutisi semata bukan fakta di lapangan, bukan dengan argumen sosiologis dan demokrasinya. Bahwa demokrasi itu butuh kebebasan memang final, tetapi demokrasi juga memberi batasan,” pungkas Ray, seperti dikutip dari okezone.com, Jumat (10/7/2015). (Dwi Kristyowati – harianindo.com)

x

Check Also

Pakar Ungkap Perbedaan Ekspresi Wajah Jokowi Saat Lantik Anies dan Ahok

Pakar Ungkap Perbedaan Ekspresi Wajah Jokowi Saat Lantik Anies dan Ahok

Jakarta – Pakar ekspresi wajah, Handoko Gani, menilai ada perbedaan ekspresi wajah Presiden Joko Widodo ...