Home > Ragam Berita > Nasional > Kenaikan Iuran BPJS Mendapat Penolakan dari Masyarakat

Kenaikan Iuran BPJS Mendapat Penolakan dari Masyarakat

Jakarta – Kenaikan iuran pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku untuk peserta bukan penerima upah (PBPU), atau dengan kata lain, pekerja mandiri, termasuk pengusaha kecil menengah, mulai menuai polemik. Pasalnya, kenaikan iuran sebagaimana ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tersebut belum disertai dengan peningkatan pelayanan terhadap pasien.
Kenaikan Iuran BPJS Mendapat Penolakan dari Masyarakat
Dilansir dari Tribunnews.com, Senin (14/3/2016), salah satu warga yang merasa keberatan dengan kenaikan iuran BPJS tersebut adalah Ricky K. Margono. Pria yang berkerja sebagai pengacara ini merasa berat jika iuran tersebut sampai meningkat hampir dua kali lipat dari besaran awalnya.

“Terasa juga kalo kenaikannya hampir dua kali lipat,” tutur Ricky, Minggu (13/3/2016).

Selama ini, Ricky membayar iuran JKN secara rutin setiap bulan dengan besaran Rp 59.500 (peserta kelas 1). Namun demikian, mulai 1 April 2016 nanti, iuran tersebut naik menjadi Rp 80.000 per bulan.

Ricky menilai bahwa sah-sah saja bila iuran JKN dinaikkan. Namun demikian, tentunya harus ada peningkatan kualitas pelayanan dari BPJS Kesehatan.

Timboel Siregar, Koordinator BPJS Watch mengatakan bahwa penetapan iuran peserta BPJS Kesehatan dilakukan secara tidak adil, transparan, dan tidak mengindahkan semangat gotong royong. (Rani Soraya – harianindo.com)

x

Check Also

Profesor Coppel : "Kata Pribumi Yang Digunakan Anies Aneh Dalam Tiga Hal"

Profesor Coppel : “Kata Pribumi Yang Digunakan Anies Aneh Dalam Tiga Hal”

Jakarta – Pilihan kata “Pribumi” yang digunakan Anies Baswedan dalam pidatonya yang menimbulkan polemik itu, ...