Home > Ragam Berita > Nasional > Inilah Pertanyaan Publik tentang Wacana Merumahkan Satu Juta PNS

Inilah Pertanyaan Publik tentang Wacana Merumahkan Satu Juta PNS

Jakarta – Wacana merumahkan sekitar satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun telah digaungkan. Tujuannya, mengefektifitaskan dan menghemat anggaran belanja pegawai. Hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Inilah Pertanyaan Publik tentang Wacana Merumahkan Satu Juta PNS

Karena itu, publik pun mempertanyakan hal tersebut. Pertanyaan tersebut mengenai standar yang dipakai pemerintah dalam memilih sejuta PNS yang akan dirumahkan tersebut.

Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah tidak akan gegabah merasionalisasi PNS dan memilih PNS yang akan diberhentikan nantinya.

”Tentu PNS yang tidak kompeten, tidak disiplin, lalu yang tidak profesional, kapabilitasnya rendah, tidak pernah masuk kerja. Jadi tidak semua PNS, tentu PNS yang kehadirannya justru merugikan keuangan negara, tidak memberikan pelayanan publik yang baik, dan mubazir,” kata Yuddy di Bandung, Rabu (1/6/2016).

”Makanya yang dirasionalisasi 1 juta. Nah itulah yang sedang dikaji, tentu ya tidak sembarangan,” tegasnya.

Yuddy mengatakan, pemerintah tidak akan gegabah dalam memilih PNS yang akan dirasionalisasi karena pemerintah telah melakukan kajian dan menetapkan ada empat kuadran yang akan dijadikan standar pemerintah dalam melakukan rasionalisasi PNS.

Kuadran satu, PNS yang masuk kategori produktif dan kompeten. Kelompok ini akan dipertahankan.

Kuadran kedua, pegawai yang tidak produktif tapi kompeten. Kelompok ini bisa dievaluasi kembali.

Kuadran ketiga, produktif tapi tidak kompeten. Kemungkinan harus disekolahkan untuk mendapatkan sertifikasi.

Kuadran keempat yaitu PNS yang tidak produktif dan tidak kompeten, bikin onar, malas, indisipliner. Kelompok ini akan langsung dirasionalisasi. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Tanggapi Aksi 287, Jokowi : "Silahkan Ke Jalur Hukum"

Tanggapi Aksi 287, Jokowi : “Silahkan Ke Jalur Hukum”

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengimbau kepada pihak-pihak yang tidak setuju terhadap dikeluarkannya Perppu Nomor ...