Home > Ragam Berita > Nasional > Politisi Gerindra Sindir Cara Jokowi Dalam Mengurus Negara

Politisi Gerindra Sindir Cara Jokowi Dalam Mengurus Negara

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pada penegak hukum agar tidak mempidanakan pejabat pemerintahan yang telah melakukan atau menetapkan suatu kebijakan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Politisi Gerindra Sindir Cara Jokowi Dalam Mengurus Negara

Permintaan tersebut juga diyakini akan mengakibatkan kerugian Negara atau rakyat dengan alasan hak diskresi jelas adalah bentuk intervensi terhadap hukum dan melanggar konstitusi.

Hasil pantauan Harian Indo, Minggu (25/7/2016), enurut Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU 30/2014 dinyatakan bahwa Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

Tetapi, efinisi Diskresi Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Semisal hadir ada redefinisi lagi yang dibuat baru berarti itu undang-undang baru yang dibuat sendiri.
Kalau undang-undang yang mengaturnya tidak memberi suatu pilihan keputusan atau tindakan, sudah diatur dengan jelas, kalau masih diskresi ya salah.

Oleh sebab itu jika ada pejabat pemerintahan yang wajib diduga salah dalam melakukan keputusan atau tindakan diskresi apalagi ada indikasi kerugian Negara atau masyarakat banyak seharusnya presiden justru menegaskan “harus diadili secara hukum” agar terwujud “Keadilan Hukum”.

Negara kita adalah Negara hukum. Pak Jokowi harus mengerti dan tidak menyamakan mengurusi negara dengan mengurusi usaha mebel. (Yayan – harianindo.com)

x

Check Also

Kementerian Perhubungan Prediksi Puncak Arus Mudik Natal Terjadi pada 22-24 Desember

Kementerian Perhubungan Prediksi Puncak Arus Mudik Natal Terjadi pada 22-24 Desember

Jakarta – Kementerian Perhubungan mengeluarkan imbauan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan di liburan Natal ...