Home > Ragam Berita > Nasional > Hanura Pecat Anggotanya Yang Membuat Gaduh Dengan Menolak Ahok

Hanura Pecat Anggotanya Yang Membuat Gaduh Dengan Menolak Ahok

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) kembali menyeret Fauzi Bowo dalam kasus reklamasi di Teluk Jakarta yang saat ini sedang masuk dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

Hanura Pecat Anggotanya Yang Membuat Gaduh Dengan Menolak Ahok

“Saya akan memberikan data terkait izin reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo jika diminta Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Menurutnya, dia akan memberikan izin prinsip dan izin pelaksanaan yang dikeluarkan Fauzi Bowo untuk kemudian dibandingkan dengan izin yang dikeluarkan tahun 1997.

Ahok mengatakan, reklamasi diizinkan pada masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto. “Tujuannya adalah untuk membuat daratan baru, ekonomi baru, sekaligus merapikan pantai utara Jakarta,” katanya.

Ahok mengatakan merapikan pantai utara Jakarta diterjemahkan ke Peraturan Daerah tahun 1995 yang berisi tentang pembangunan rumah susun, membuat danau, pompa, dan jalan inspeksi.

Ahok berujar, pada tahun 1997, terdapat perjanjian yang dikeluarkan oleh mantan Wakil Gubernur Tubagus Muhammad Rais dengan PT Manggala Krida Yudha (MKY) terkait dengan izin reklamasi.

“Ketika itu, PT MKY dibebankan dengan tambahan kontribusi. Padahal, perusahaan itu dimiliki oleh anak kandung Soeharto, Namun, MKY bangkrut karena Pak Harto jatuh 1998 gitu loh. Dia jatuh, bukan berarti kontribusi tambahan dihilangkan loh,” ujarnya.

Sebelumnya, Ahok menantang majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk menghadirkan Fauzi Bowo alias Foke yang dituduhnya menghilangkan kata “kontribusi tambahan” dalam reklamasi Teluk Jakarta.

Menurut dia, Foke mengeluarkan izin prinsip proyek reklamasi tepat satu pekan sebelum Joko Widodo dan dirinya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

“Saya minta semua aparat hukum juga periksa Fauzi Bowo,” kata Ahok saat bersaksi untuk terdakwa bekas anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 5 September 2016.

Menurut Ahok, kontribusi tambahan muncul dalam Peraturan Daerah 1997. Namun, dalam perda tersebut tidak menyebutkan angka pasti soal besaran kontribusi tambahan. “Saya hanya ingin mengembalikan ke aturan semula,” kata dia. (Yayan – harianindo.com)

x

Check Also

Polisi Tangkap 9 Orang saat Aksi di Depan Istana Merdeka

Polisi Tangkap 9 Orang saat Aksi di Depan Istana Merdeka

Jakarta – Pascapembubaran paksa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di depan Istana Merdeka, Jakarta ...