Home > Ragam Berita > Nasional > Pidato SBY Dinilai Tidak Menyejukkan, Justru Memperkeruh Suasana

Pidato SBY Dinilai Tidak Menyejukkan, Justru Memperkeruh Suasana

Jakarta – Pernyataan dari mantan Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses secara hukum, bisa memperkeruh suasana jalannya Pilkada 2017 mendatang.

Pidato SBY Dinilai Tidak Menyejukkan, Justru Memperkeruh Suasana

Hal tersebut disampaikan oleh seorang Peneliti Indonesia Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar. Ia menanggapi pernyataan SBY yang tengah menyikapi rencana unjuk rasa ormas Islam di depan Istana, Jakarta, pada Jumat (4/11/2016), untuk mendesak keberlanjutan proses hukum terhadap Ahok.

“SBY seperti menyiram minyak di tengah suasana Jakarta yang panas,” kata Erwin kepada awak media, Rabu (2/11/2016).

Tindakan dari SBY tersebut, juga kurang elok apabila dilihat dari kacamata politik. Bahkan dia menilai tidak tepat apabila SBY meminta seorang calon untuk diproses hukum sementara dia punya kepentingan yang kental dalam Pilkada DKI Jakarta. Yakni anak sulungnya menjadi penantang petahana Ahok.

“Publik sulit untuk memisahkan posisi SBY sebagai mantan presiden yang sedang memprotes dengan dirinya yang punya kepentingan bertarung dalam Pilkada,” ujarnya.

Menurutnya, meskipun SBY mengatakan, dia dan Demokrat tetap ingin agar Pilgub DKI 2017 yang telah diikuti tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Ahok tetap memiliki hak untuk berkampanye, apabila nantinya Ahok diproses hukum terkait tuduhan penistaan agama.

Baca Juga : Ahok Terpana Mendengar Umi Fatimah Doakan Dirinya Bisa Menjadi Pemimpin Bagi Semua

“Menurut saya, pernyataan terakhir itu sebentuk metafor. Publik lebih membaca pernyataan SBY tersebut sebagai pernyataan sebagai politisi dibanding sebagai negarawan,” ujarnya.

(bimbim – harianindo.com)

x

Check Also

Inilah Alasan Djarot Tidak Mau Berikan Gaji kepada Staf Ahli DPRD DKI

Inilah Alasan Djarot Tidak Mau Berikan Gaji kepada Staf Ahli DPRD DKI

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menolak membiayai gaji tenaga ahli anggota Dewan ...