Home > Ragam Berita > Internasional > PPP Tolak Usul Dewan Kehormatan Penyerlenggara Pemilu

PPP Tolak Usul Dewan Kehormatan Penyerlenggara Pemilu

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengusulkan adanya penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam penguatan itu, Bawaslu mempunyai posisi hukum untuk mengajukan pembubaran partai politik.

PPP Tolak Usul Dewan Kehormatan Penyerlenggara Pemilu

Terkait dengan isu itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak usulan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu penguatan Badan Pengawas Pemilu tersebut. “Usulan tersebut tidak relevan, karena Bawaslu dihadirkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Achmad Baidowi di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Baidowi menjelaskan, bahwa kewenangan pembubaran parpol hanya ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, usulan yang mengizinkan Bawaslu bisa membubarkan parpol hanya akan menambah masalah baru dan berpotensi membuat gaduh demokrasi.

“Bawaslu punya lembaga permanen hingga tingkat provinsi. dan kewenangan pembubaran parpol oleh Bawaslu rawan disalahgunakan,” ujarnya.

Anggota Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu itu mengingatkan bahwa untuk meningkatkan kinerja Bawaslu, tinggal kewenangannya di tambah dalam konteks pengawasan pemilu.

“Selain itu alokasi anggaran ditambah sehingga fungsi pengawasan bisa maksimal,” katanya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

"Demi Bisa Kabur, Militan ISIS Menyamar Jadi Perempuan"

“Demi Bisa Kabur, Militan ISIS Menyamar Jadi Perempuan”

Mosul – Sejak dikuasai oleh pihak tentara Irak pada 10 Juli 2017, Mosul menjadi kota ...