Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku tidak pernah menugaskan organisasi masyarakat (ormas) mana pun untuk melakukan sweeping. Termasuk, Front Pembela Islam. MUI bahkan tidak menoleransi ormas yang melakukan sweeping atau pembersihan paksa atribut keagamaan non-Islam.

Ma'ruf Amin : Tidak Ada Toleransi untuk Ormas yang Lakukan Sweeping

Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin pun angkat bicara tentang hal tersebut. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam konferensi pers di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (20/12/2016). “Sejak dahulu, sekarang, kapanpun, MUI tidak akan memberikan toleransi kepada masyarakat dan ormas untuk melakukan eksekusi dan sweeping,” katanya.

Meski demikian, MUI terutama menyoroti langkah sweeping ormas yang beralasan mengawal Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim yang diterbitkan pada 14 Desember 2016.

Dalam fatwa itu MUI memutuskan bahwa menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram dan tindakan mengajak atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim juga adalah haram.

Salah satu pertimbangan penerbitan fatwa tersebut, menurut MUI, adalah laporan dari masyarakat mengenai penggunaan atribut keagamaan non-Islam kepada muslim, dalam kasus ini atribut Kristen menjelang perayaan Hari Raya Natal.

Baca juga: Inilah Alasan Wiranto Mundur Ketua Umum Partai Hanura

“Ormas mestinya hanya melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terkait fatwa tersebut,” ucap Ma’ruf.

Ma’ruf meminta pemerintah dan instrumen resminya melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya pemaksaan untuk pemakaian atribut keagamaan non-muslim kepada pemeluk Islam. (Tita Yanuantari – harianindo.com)