Home > Ragam Berita > Nasional > Kejaksaan Berharap MA Putuskan Perkara La Nyalla dengan Adil

Kejaksaan Berharap MA Putuskan Perkara La Nyalla dengan Adil

Jakarta – Kejaksaan Agung dan jajaran tidak terima terdakwa korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim ke Kadin Jatim tahun 2011-2014 La Nyalla Mahmud Mattalitti divonis bebas. Jaksa tetap ngotot agar mantan Ketua Umum Kadin Jatim dan PSSI itu dipenjara.

Kejaksaan Berharap Putuskan Perkara La Nyalla dengan Adil

Mantan Ketua Umum Kadin Jatim dan PSSI La Nyalla

Tidak lama lagi, kejaksaan akan melakukan kasasi atas vonis yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk La Nyalla. Bahkan, untuk mematangkan memori kasasi, tim Kejati Jatim melakukan koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (10/1/2017) di gedung KPK.

“Ini dalam rangka penyusunan memori kasasi La Nyalla,” tegas Wakil Kajati Jatim Rudi Prabowo Aji di kantor KPK pada Selasa (10/1/2017).

Dia berharap, setelah melakukan koordinasi dengan KPK dan Kejagung, memori kasasi yang diajukan nanti bisa menjadi pertimbangan Mahkamah Agung memberikan putusan yang adil.

“Kami berharap agar Mahkamah Agung memutus perkara ini dengan seadil-adilnya,” ujar Rudi.

Dalam kasus itu, Rudi mengaku memaparkan alasan-alasan mengajukan kasasi. “Kami koordinasi hal teknis penyusunan (memori kasasi) saja,” katanya.

Koordinator Unit Koordinasi Supervisi dan Penindakan KPK Mochamad Rum mengatakan, sejak awal kasus La Nyalla ini memang menjadi bahan supervisi komisi antikorupsi. “Prinsipnya KPK tetap membantu tindak lanjut putusan bebas dalam penyusunan memori kasasi,” kata dia di kesempatan itu.

Baca juga: Memori Kasasi La Nyalla Bakal Segera Disusun KPK

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejari Surabaya menuntut La Nyalla hukuman enam tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa menyatakan Nyalla terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim pada tahun 2011-2014 sejumlah Rp 48 miliar. Jaksa menuntut Nyalla pidana tambahan yakni membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Taksi Online Belum Mengantongi Ijin di Medan, Ini Kata Uber Indonesia

Taksi Online Belum Mengantongi Ijin di Medan, Ini Kata Uber Indonesia

Medan – Pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dan Satlantas Polrestabes Medan melarang semua angkutan berbasis ...