Home > Ragam Berita > Nasional > KPK Tantang Emirsyah Tunjukkan Bukti Kuat saat Pemeriksaan

KPK Tantang Emirsyah Tunjukkan Bukti Kuat saat Pemeriksaan

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempersoalkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar, yang membantah menerima suap selama menjadi orang nomor satu di BUMN penerbangan itu.

KPK Tantang Emirsyah Tunjukkan Bukti Kuat saat Pemeriksaan

Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar

KPK menantang Emir dengan membawa alat bukti pendukung argumentasinya. Bukti tersebut harus ditunjukkan saat diperiksa penyidik.

“Jika tersangka membantah silakan saja. Akan lebih baik jika disampaikan kepada penyidik saat pemeriksaan dan membawa bukti pendukung argumentasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah Senin (23/1/2017).

Namun yang jelas, Febri menegaskan, KPK sudah punya bukti yang kuat bahwa Emirsyah menerima suap Rolls-Royce lewat Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd yang juga pendiri Mugi Rekso Abadi (MRA) Group Soetikno Soedarjo.

“Kami punya dua alat bukti yang cukup,” kata Febri.

Namun, Febri mengaku pihaknya tetap menghargai bantahan Emir. Karenanya, Emir dipersilakan menyiapkan bukti memperkuat bantahannya itu.

“Kami hargai bantahan tersangka. Silakan sampaikan bantahan saat pemeriksaan dan bawa barang bukti yang ada,” katanya.

Baca juga: KPK Bakal Periksa Emirsyah dan Soetikno Pekan Depan

Febri menegaskan, KPK punya informasi alur proses pemberian uang. Mulai dari siapa yang memberi, perantara hingga sampai ke tangan penerima.

“Berapa alokasi masing-masing sudah mengetahui. Kami tidak buka terperinci, berapa bagian pihak tertentu dapat aliran dana,” sebut Febri.

Yang jelas, kata dia, salah satu cara pemberian adalah dengan mentransfer ke sejumlah rekening. Transfer juga dilakukan tidak hanya satu kali. “Indikasi suap ini dilakukan lewat beberapa kali transkasi dan melibatkan beberapa rekening,” tegas mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) tersebut. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Din Syamsuddin : Penolakan Perppu Ormas Lebih Baik Dilakukan Lewat Judicial Review

Din Syamsuddin : Penolakan Perppu Ormas Lebih Baik Dilakukan Lewat Judicial Review

Yogyakarta – Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menilai seharusnya pemerintah tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah ...