Home > Ragam Berita > Nasional > Luhut Tegaskan Kasus Penyadapan SBY Bukan Berita Besar

Luhut Tegaskan Kasus Penyadapan SBY Bukan Berita Besar

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menjadikan isu penyadapan percakapan antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai sebuah berita besar.

Luhut Tegaskan Kasus Penyadapan SBY Bukan Berita Besar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan

“Saya minta kasus penyadapan itu bukanlah berita besar. Saya kira tidak ada penyadapan, saya kira sudah ada bantahan resmi dari BIN (Badan Intelijen Negara) ya. Kita pegang itu saja,” kata Luhut Panjaitan di sela acara peluncuran BUku ‘Banteng Senayan dari Medan, milik Trimedya Panjaitan di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu, (05/02/2017).

Menurut Luhut, pihak BIN tidak mungkin berani melakukan penyadapan, apalagi mengingat kapasitas SBY yang pernah menjadi orang nomer satu di negeri ini. Tentu, posisi SBY tersebut tidak mungkin dilupakan oleh masyarakat, dan instansi negeri ini pasti akan menjaga kewibawaannya di mata rakyat.

Baca juga: SSI Prediksi AHY-Sylvi Bakal Melenggang ke 2 Putaran Pilgub DKI

“Kemarin BIN sudah mengeluarkan rilis resmi tentang itu. Saya kira itu sudah menunjukkan sikap dan pegangan kita di situ. Jangan kita buat gaduh lah,” ucap Luhut, sembari mengatakan bahwa ia juga berharap supaya ke depan tidak ada pemberitaan yang membuat keadaan Indonesia menjadi tidak menentu.

Dia juga berharap kepada semua pihak, terutama media, agar tidak memancing keributan yang menimbulkan pro dan kontra. Terlebih untuk masyarakat, ia berpesan agar masyarakat umum untuk bisa memilah-milah informasi dari pihak-pihak yang tak jelas kebenarannya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Selama 2 Hari, Hanya Ada 5 Warga Yang Mengadu Ke Kantor Anies

Selama 2 Hari, Hanya Ada 5 Warga Yang Mengadu Ke Kantor Anies

Jakarta – Pada hari kerja yang kedua, Rabu (18/10/2017), dari masa jabatan Gubernur DKI Jakarta ...