Home > Ragam Berita > Nasional > MKD Diimbau Segera Proses Laporan Terkait dengan Setya Novanto

MKD Diimbau Segera Proses Laporan Terkait dengan Setya Novanto

Jakarta – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dipertanyakan ketika mereka enggan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Bahkan Pakar Hukum Tata Negara UGM Zaenal Arifin Mochtar mengatakan bahwa mahkamah etik itu hanya sebuah dagelan.

MKD Diimbau Segera Proses Laporan Terkait dengan Setya Novanto

“Kalau yakin kualitas MKD, praktik zaman Setnov (Setya Novanto) sudah memperlihatkan. Kita sudah tahu kualitas MKD, majelis kehormatan agak dagelan,” ujarnya usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Restoran Bakoel Koffie, Cikini,Jakarta, Senin (20/3/2017).

Diketahui, MKD tidak memberi putusan apapun ketika menyidang Setnov yang terlibat kasus ‘Papa Minta Saham’ PT Freeport Indonesia pada Desember 2016. Mereka beralasan bahwa telah ada pernyataan pengunduran diri dari Setnov sebagai ketua DPR sebelum majelis mengambil keputusan.

Belakangan, MKD memulihkan nama baik ketua umum Partai Golkar itu lantaran ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut bahwa rekaman ilegal tidak bisa dijadikan alat bukti. Dengan begitu, Setnov pun bisa kembali menduduki jabatannya sebagai pimpinan tertinggi di lembaga legislatif.

Kendati demikian, Zaenal saat ini masih menaruh harapan kepada MKD untuk memproses sejumlah laporan masyarakat terkait Setnov. Adapun salah satunya yakni diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut Setnov melakukan pembohongan publik karena mengatakan tidak mengenal Andi Narogong dan Diah Anggraeni dalam kasus korupsi e-KTP.

Baca juga: Bila Terbukti Terlibat, Fahri Hamzah Imbau Agus Segera Mundur

“Kita sudah tahu kualitasnya, tapi kita ingatkan harus ada yang ditegakkan. Publik lihat akan jadi mahkamah kehormatan atau dagelan,” tegasya.

MKD, lanjut dia merupakan ranah etik sedangkan Pengadilan adalah majelis yang memproses di ranah hukum. “Sebaiknya MKD tidak menolak tetapi memulai memproses, memeriksa atas laporan itu, karena dua ranah berbeda. Apa logikanya karena itu ranah hukum sehingga tidak ditindaklanjuti? bagaimana logikanya,” tutupnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

KPK Akan Langsung Bawa Setya Novanto ke Tahanan Bila Dokter Mengizinkan

KPK Akan Langsung Bawa Setya Novanto ke Tahanan Bila Dokter Mengizinkan

Jakarta – KPK mengisyaratkan akan langsung membawa Ketua DPR Setya Novanto ke rumah tahanan KPK ...