Home > Ragam Berita > Ekonomi > Program Rumah DP 0 Rupiah Disebut Rawan Banyak Tunggakan

Program Rumah DP 0 Rupiah Disebut Rawan Banyak Tunggakan

Jakarta – Salah satu program pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang ditunggu-tunggu pelaksanaannya oleh warga Jakarta adalah program kredit rumah dengan DP 0 rupiah.

Program Rumah DP 0 Rupiah Disebut Rawan Banyak Tunggakan

Program ini digagas Anies-Sandi setelah melihat fakta di Jakarta bahwa banyak warga yang belum memiliki rumah sendiri dan hanya menyewa rumah susun (rusun), bukan memilikinya.

Namun demikian, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Anton Santosa, program tersebut hanya dapat diterapkan kepada warga dengan gaji di atas Rp 7 juta. Kalau tidak maka potensi tunggakan akan tinggi.

“Memang semua orang kan ingin punya rumah sendiri, tetapi mereka nggak tahu kalau mereka punya rusun hak milik (rusunami), akan bayar lebih besar. Terutama untuk cicilannya,” kata Anton Santosa, Sabtu (22/4/2017).

Selain itu, biaya perawatannya juga akan tinggi karena dikelola sendiri oleh pengelola rusun. Perkiraannya bisa mencapai sekitar Rp 1 juta per meter perseginya.

Karena itu, warga dengan gaji di bawah Rp 7 juta kemungkinan besar akan menunggak pembayaran biaya pemeliharaan rusun. Apalagi bila rusun tersebut memiliki fasilitas lift.

Oleh sebab itu mengapa pemerintah pusat memberikan ketentuan bahwa yang bisa memiliki rusunami adalah mereka yang memiliki gaji di atas Rp 7 juta per bulan agar dapat membayar cicilan dan biaya pemeliharaannya.

“Nah orang-orang nggak lihat ke situ. Memiliki rumah sendiri untuk warga miskin nonsense-lah. Mereka akan menunggak pada biaya pemeliharaan, belum ditambah cicilannya,” pungkas Anton.
(samsul arifin – www.harianindo.com)

x

Check Also

Pansus Angket KPK Gali Informasi di LP Sukamiskin

Pansus Angket KPK Gali Informasi di LP Sukamiskin

Jakarta – Setelah berkunjung ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta hasil audit terhadap Komisi ...