Home > Ragam Berita > Nasional > Pengamat Hukum Pidana UII Nilai Tuntutan Terhadap Ahok Bikin Heran

Pengamat Hukum Pidana UII Nilai Tuntutan Terhadap Ahok Bikin Heran

Jakarta – Jaksa penuntut umum (JPU) telah menjerat terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan pasal 156 KUHP. Namun, tuntutan tersebut kini menuai kontroversi. Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir pun sangat heran dengan sikap JPU.

Pengamat Hukum Pidana UII Nilai Tuntutan Terhadap Ahok Bikin HeranIni Berjudul Tetap Melayani Meski Difitnah

Sidang Ahok

Dia menjelaskan, pihaknya mempertanyakan proses pembuktian dalam sidang. Sebab, selama ini, sidang mengacu pada perkara penodaan agama dalam pasal 156a KUHP. Itu adalah dakwaan primer yang dijatuhkan kepada Ahok.

“Itu tanda tanya besar, justru diantara sekian proses pembuktian, yang paling sempurna pembuktiannya adalah (pasal) 156a (KUHP),” kata Mudzakir pada Jumat (28/4/2017).

Namun, masalahnya saat ini adalah sengaja atau tidaknya Ahok melakukan penistaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu apda akhir 2016. Menurut Mudzakir, masalah tersebut bisa diukur dari konteks pilkada yang melatarbelakangi Ahok mengucapkan kata-kata ‘dibohongi pakai Al-Maidah 51’.

Baca juga: Polri Persilahkan Unjuk Rasa May Day Asalkan Damai

“Berarti dia punya maksud dong, dengan mengucapkan ‘dibodohi pakai Al-Maidah 51’ kepentingan dia adalah agar orang-orang muslim yang memiliki hak pilih bisa memilih yang bersangkutan,” ujar dia.

Mudzakir menjelaskan, jika Ahok tidak memiliki maksud menistakan agama, pidatonya pun tidak akan menyinggung kelompok agama tertentu. “Kalau dia tidak ingin bermaksud menyakiti, menodai, menghina, kata-katanya pasti baik dan santun,” kata Mudzakir. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

KPK Bakal Beberkan OTT di PN Jaksel

KPK Bakal Beberkan OTT di PN Jaksel

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan hasil operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri ...