Home > Ragam Berita > Nasional > Anggota DPRD DKI Pertanyakan Kebijakan Djarot Dalam Kelola Kepulauan Seribu

Anggota DPRD DKI Pertanyakan Kebijakan Djarot Dalam Kelola Kepulauan Seribu

Jakarta – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mempertanyakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, dalam mengelolaKepulauan Seribu.

Anggota DPRD DKI Pertanyakan Kebijakan Djarot Dalam Kelola Kepulauan Seribu

Djarot Saiful Hidayat

Sebab, Pemprov DKI Jakarta kerap beralasan bahwa Kepulauan Seribu masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Adapun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional merupakan program yang dicanangkan Kementrian Pariwisata Indonesia untuk mendukung percepatan pariwisata.

Penyusunan anggaran kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Saya titip tolong bicarakan di rapim, khusus kepada Saudara Gubernur, masih serius enggak ngurusin Pulau Seribu ini? Kalau enggak, serahkan saja kepada Banten sana, apa-apa alasannya selalu kebijakan nasional,” ujar Bestari dalam rapat Badan Anggaran bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI, Jumat (25/8/2017).

Bestari menilai, hingga saat ini belum banyak pariwisata yang dikembangkan di Pulau Seribu. Apabila kebijakan ada di tingkat nasional, lanjut dia, Pemprov DKI seharusnya bisa melakukan lobi untuk menyusun pengembangan pariwisata di sana.

Baca juga: Mendagri : Pemerintah Sepakat Bakal Bantu Pengelolaan Keraton Solo

“Sampai sekarang Pulau Seribu enggak jadi apa-apa. Ada keengganan yang sangat besar dari Pemda DKI untuk mengembangkan Pulau Seribu sebagai destinasi wisata,” kata dia.

Bestari pun ingin persoalan pengembangan Pulau Seribu ini menjadi catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD agar Pemprov DKI lebih memerhatikan Pulau Seribu. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

KPK Ungkap Kode Nama ‘Babe’ Dalam Kasus Dugaan Suap Meikarta, Siapa?

KPK Ungkap Kode Nama ‘Babe’ Dalam Kasus Dugaan Suap Meikarta, Siapa?

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kode nama baru dalam kasus dugaan suap perizinan ...


Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/harianindo/public/wp-content/plugins/mashshare-sharebar/includes/template-functions.php on line 135