Home > Ragam Berita > Nasional > Kewenangan Proses Penyadapan oleh KPK Kembali Dibahas Komisi III DPR

Kewenangan Proses Penyadapan oleh KPK Kembali Dibahas Komisi III DPR

Jakarta – Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali dipermasalahkan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR.

Kewenangan Proses Penyadapan oleh KPK Kembali Dibahas Komisi III DPR

Masing-masing fraksi sempat berdebat keras soal kewenangan tersebut. Mereka merasa banyak aturan yang dilanggar oleh KPK sepanjang penyadapan dilakukan.

Mereka merasa KPK tidak transparan soal prosedur penyadapan kepada DPR. Karena itu, anggota Komisi III Arsul Sani menyatakan semestinya DPR bersama pemerintah segera menyusun undang-undang khusus yang mengatur penyadapan di seluruh lembaga penegak hukum dan intelijen.

Ia mengakui saat ini belum ada undang-undang tersebut sehingga ke depan proses penyadapan KPK akan diaudit agar transparan. Namun, Arsul menyatakan, DPR belum menentukan pihak yang berhak mengaudit proses pemyadapan di KPK.

“Iya, soal auditor itu nanti kami pikirkan lagi. Untuk menentukan itu terjadi pelanggaran HAM atau tidak,” papar Arsul, Rabu (27/9/2017).

Baca juga: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Dirut PT Jasa Marga

Ia mengakui, DPR dan pemerintah agak terlambat dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait amar putusan atas uji materi pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum.

Dalam amar putusannya, MK mewajibkan DPR dan Pemerintah segera menyusun undang-undamg khusus penyadapan. “Ke depan memang harus segera disusun undang-undang khusus penyadapan yang mengatur semua lembaga negara,” lanjut dia. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Video Guru Tampar Murid, Pelaku Dikenal Sebagai Orang Baik

Video Guru Tampar Murid, Pelaku Dikenal Sebagai Orang Baik

Purwokerto – Netizen kembali dikejutkan dengan adanya video yang beredar tentang guru berinisial LK itu ...