Home > Ragam Berita > Nasional > JPU KPK Tuntut Terdakwa Kasus Suap Paspor dengan 5 Tahun Penjara

JPU KPK Tuntut Terdakwa Kasus Suap Paspor dengan 5 Tahun Penjara

Jakarta – Terdakwa kasus suap pengurusan calling visa dan pembuatan paspor Dwi Widodo dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidier 6 bulan kurungan.

JPU KPK Tuntut Terdakwa Kasus Suap Paspor dengan 5 Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Dwi terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 524,35 juta dan 63.500 ringgit Malaysia.

“Terdakwa juga terbukti menerima voucher hotel senilai Rp10,807 juta dari pemohon visa,” kata jaksa penuntut umum Arif Suhermanto di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat pada Rabu, 4 Oktober 2017. Fee tersebut diberikan kepada terdakwa karena telah membantu mengurus visa tanpa pengecekan kelangkapan administrasi.

Atase Imigrasi Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Malaysia ini menerima suap dalam proses penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia di Malaysia dengan metode reach outtahun 2016. Reach out adalah mekanisme dimana petugas KBRI mendatangi pemohon pembuatan paspor di luar KBRI.

Dwi diduga meminta imbalan kepada agen perusahaan (makelar) atas pembuatan paspor bagi WNI di Malaysia yang rusak atau hilang. Selain itu, Dwi juga diduga menerima fulus dari pembuatan visa (calling visa) tahun 2013-2016.

Dalam dakwaan, jaksa KPK juga menyebut Dwi telah menyebabkan kerugian negara akibat perbuatannya. Kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 535,157 juta dan 27.400 ribu ringgit Malaysia. Jaksa pun menuntut Dwi untuk mengganti seluruh kerugian tersebut. “Terdakwa dituntut untuk membayar ganti rugi,” kata Arif.

Baca juga: Puluhan Saksi Diperiksa KPK Terkait Kasus Wali Kota Tega

Jika ganti rugi tidak dibayarkan, aset milik Dwi akan disita dan dilelang oleh KPK. “Jika terdakwa tidak mempunyai harta, maka akan diganti dengan tambahan hukum 2 tahun penjara,” kata Arif.

Dalam sidang yang berlangsung selama kurang lebih satu jam ini, jaksa KPK juga menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan bagi Dwi. Hal yang memberatkan karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi kolusi nepotisme (KKN) dan menyalahgunakan kewenangan dengan motif untuk memperkaya diri sendiri. “Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa sopan dipersidangan, berterus terang, dan belum pernah dihukum,” kata jaksa Arif. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Ketua RW Ini Merasa Aneh Sandiaga Pidato Sambil Teriakkan Takbir Berulang Kali

Ketua RW Ini Merasa Aneh Sandiaga Pidato Sambil Teriakkan Takbir Berulang Kali

Jakarta – Pertemuan antara para pengurus RT/RW, LMK, FKDM dan Dewan Kota se-Jakarta Barat dengan ...