Home > Ragam Berita > Nasional > JK Imbau KPK Jaga Proses Hukum Setnov Tetap Berjalan

JK Imbau KPK Jaga Proses Hukum Setnov Tetap Berjalan

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai pihak terkait menjaga proses hukum Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Terkait kasus ini, menurut Wapres, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sudah berjalan.

JK Imbau KPK Jaga Proses Hukum Setnov Tetap Berjalan

“Tunggu proses hukum saja, proses hukum sudah berjalan. Kita jaga saja proses hukumnya,” ujar Jusuf Kalla usai menutup Musyawarah Nasional X Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Maimun, Medan, Senin (20/11/2017).

Mengenai langkah apa yang harus ditempuh oleh Partai Golkar terkait kasus ini, Jusuf Kalla enggan berkomentar. Menurut politikus senior Partai Golkar itu, dia tidak berhak berbicara mewakili partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sedangkan mantan menteri keuangan Fuad Bawazier mengatakan, KPK harus mampu menyeret seluruh pihak yang berperan dalam upaya pelarian Novanto dari penyidikan KPK. “KPK harus mampu menyeret pemain utamanya, pemain pembantu, dalang dan sutradara ala sinetron ini,” kata Fuad dalam pernyataannya, Ahad (19/11).

Baca juga: Ruhut Yakin Setnov Tidak Bisa Berikan Perlawanan Lagi

Dia menganggap, masyarakat di dalam maupun luar negeri memandang kasus Novanto sebagai simbol peperangan rezim atau kekuatan prokorupsi melawan yang antikorupsi. Untuk itu, ia mendesak KPK untuk membongkar siapa saja yang terlibat dalam skenario tersebut.

Menurut dia, terbongkarnya kasus Novanto akan membongkar kasus besar lainnya yang selama ini belum bisa terselesaikan. “Dapat diduga bahwa kelak terbongkarnya pelaku-pelaku pendukung SN ini adalah pemain atau jaringan yang sama, yang selama ini memusuhi KPK,” ujarnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Anies Realisasikan Janji Kampanye Lewat Raperda Reklamasi

Anies Realisasikan Janji Kampanye Lewat Raperda Reklamasi

Jakarta – Belum lama ini, Anies Baswedan telah mencabut usulan dua rancangan peraturan daerah terkait ...