Home > Ragam Berita > Nasional > Jusuf Kalla Nilai Ketum Golkar Pantas Dijabat Airlangga Hartarto

Jusuf Kalla Nilai Ketum Golkar Pantas Dijabat Airlangga Hartarto

Jakarta – Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menilai Airlangga Hartarto merupakan sosok yang paling pantas menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Kalla beralasan Airlangga adalah calon yang paling sedikit memiliki masalah dibanding calon-calon lain.

Jusuf Kalla Nilai Ketum Golkar Pantas Dijabat Airlangga Hartarto

“Di antara semua calon-calon yang muncul, saya kira Airlangga yang paling kurang masalahnya,” kata pria yang akrab disapa JK itu di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 28 November 2017.

JK mengaku dukungannya pada Menteri Perindustrian itu dilandasi prinsip yang sederhana, yaitu calon ketua umum harus memenuhi syarat. Ada banyak syarat untuk menjadi Ketua Umum Golkar, misalnya pernah jadi pengurus Golkar minimal 5 tahun, berprilaku baik, dan mengabdi pada partai. Namun syarat lain yang tidak kalah penting adalah paling sedikit memiliki masalah.

Diantara nama yang mengemuka, kata JK, Airlangga dianggap figur yang paling cocok menjadi Ketua Umum Golkar, karena paling sedikit memiliki masalah. “Artinya dia tidak pernah berurusan dengan KPK, Kejaksaan, atau apapun,” kata JK.

Selain itu juga tidak pernah ada suara-suara miring terhadap Airlangga. “Jadi Ketua Umum Golkar harus orang yang betul-betul dapat diterima semua pihak,” kata JK.

Partai Golkar saat ini tengah kisruh pasca-Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Setya Novanto lewat sebuah surat menolak untuk dilengserkan. Ia menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

KPK Tegaskan Sikap Tidak Kooperatif Setnov Bisa Berbuntut Panjang

KPK Tegaskan Sikap Tidak Kooperatif Setnov Bisa Berbuntut Panjang

Jakarta – Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, sikap tidak kooperatif atau menghalangi proses persidangan ...