Home > Ragam Berita > Nasional > Pengamat Menilai Kebijakan Anies Sering Menabrak Aturan

Pengamat Menilai Kebijakan Anies Sering Menabrak Aturan

Jakarta – Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah menilai bahwa, Anies Baswedan sudah banyak melakukan pelanggaran aturan dan perundangan, sejak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta yang baru.

Pengamat Menilai Kebijakan Anies Sering Menabrak Aturan

Menurut penilaiannya, dengan banyaknya pelanggaran aturan dan perundangan yang ditabraknya tersebut, membuat beberapa fraksi di DPRD DKI yang mewacanakan hak interpelasi. Trubus melanjutkan, seharusnya sebagai kepala daerah, Anies-Sandi menjadikan peraturan sebagai pijakan.

“Anies akan selalu mendapat catatan negatif jika kerap menabrak aturan,” kata Trubus, pada Kamis (15/2/2018).

Namun, Trubus mengungkapkan, jika hak interpelasi atas Anies-Sandi tersebut benar bergulir, sejatinya justru bakal membawa dampak yang positif bagi keduanya. Pasalnya, hal tersebut akan menjadi pembuka pintu dialog positif dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif di Ibukota.

“Ada adu argumen yang rasional. Prinsipnya bukan arena ngotot-ngototan dan ngeyel, tetapi bagaimana keduanya mencari titik temu yang konstruktif,” ungkapnya.

Hak interpelasi biasanya, lanjut dia, kerap kali dijadikan kesempatan dalam melakukan lobi politik. Trubus mengharapkan, agar hak tanya yang ditujukan kepada Anies-Sandi ini murni berjalan untuk kepentingan warga Ibukota DKI Jakarta. Yakni dengan mengarahkannya pada perbaikan kebijakan publik dan bukannya untuk pemakzulan politik.

“Kondusivitas Jakarta harus dijaga. Kepentingan publik harus lebih dominan untuk diperhatikan, bukan sebaliknya,” pungkasnya.

Sekedar informasi, penataan kawasan Tanah Abang, dinilai telah melanggar UU yakni penempatan PKL di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang. Kebijakan tersebut dinilai melanggar peraturan tentang lalu lintas.

Yakni Undang-undang yang mengatur di antaranya UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2). Demikian halnya, ada larangan yang sama pada UU No. 38 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)

x

Check Also

Sandiaga Uno Tegaskan Partai Gerinda Punya Peluang Berkoalisi dengan PKS

Sandiaga Uno Tegaskan Partai Gerinda Punya Peluang Berkoalisi dengan PKS

Jakarta – Mendekati masa pendaftaran calon presiden dan cawapres, sejumlah partai politik makin aktif kasak ...