Home > Ragam Berita > Nasional > PKS Anggap Pertemuan Dengan Ulama 212 Sebagai Bentuk Kepanikan Jokowi

PKS Anggap Pertemuan Dengan Ulama 212 Sebagai Bentuk Kepanikan Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan tim 11 Ulama Persaudaraan Alumni 212 pada akhir pekan lalu di Istana Bogor, Minggu (22/04/2018). Tim 11 Ulama Alumni 212 menyebut dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan perihal kasus-kasus yang menjerat ulama dan aktivis 212.

PKS Anggap Pertemuan Dengan Ulama 212 Sebagai Bentuk Kepanikan Jokowi

Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212

Dalam pertemuan itu, Tim 11 Ulama Alumni 212 juga meminta Jokowi selaku kepala negara untuk mengeluarkan kebijakan menghentikan kasus-kasus yang menjerat ulama dan aktivis 212.

“Pertemuan itu untuk menyampaikan informasi akurat terkait kasus-kasus kriminalisasi ulama dan aktivis 212,” ujar Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212, Misbahul Anam dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/04/2018).

Pertemuan tersebut lantas mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya tanggapan dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Menurutnya pertemuan tersebut merupakan hal yang baik.

Baca juga : PDIP Anggap Baik Pertemuan Jokowi Dengan PKS

Akan tetapi Mardani juga mengingatkan Alumni 212 tetap waspada agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Jokowi. Mardani menilai pertemuan tersebut telah memunculkan persepsi bahwa Jokowi didukung ulama. Padahal pertemuan di Bogor itu disebut tidak membawa manfaat apapun bagi umat Islam.

“Bahwa pertemuan itu tidak membawa manfaat bagi umat, tapi persepsi Pak Jokowi didukung ulama muncul. Pastikan kata kuncinya, umat dapat kebijakan dan program apa setelah pertemuan,” kata Mardani seperti yang dilansir CNNIndonesia, Rabu (25/04/2018).

Selain itu, Mardani juga menilai bahwa pertemuan tersebut dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kepanikan Jokowi karena elektabilitas yang belum aman menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) 2019 mendatang.

“Bisa ditafsirkan demikian (bentuk kepanikan). Karena itu kalau umat tidak dapat kebijakan atau program yang jelas, pertemuan itu perlu dievaluasi,” pungkasnya.
(Muspri-harianindo.com)

x

Check Also

Zulhas Kritik Utang RI, PDIP : "Ketua MPR Kali Ini Bukan Seorang Negarawan"

Zulhas Kritik Utang RI, PDIP : “Ketua MPR Kali Ini Bukan Seorang Negarawan”

Jakarta – Baru-baru ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan diketahui memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko ...