Jakarta – KPK melakukan penyitaan terhadap tiga unit mobil yang diduga terkait pencucian uang Bupati Mojokerto nonaktif, Mustofa Kamal Pasa.

KPK Lakukan Penyitaan Mobil Milik Bupati Mojokerto Nonaktif

Ketiga unit mobil yang disita KPK tersebut yakni dua unit mobil Honda HR-V serta satu unit mobil Nissan March.

“Hari ini dilakukan penyitaan terhadap 3 unit mobil yaitu 2 unit mobil HR-V dan satu unit Nissan March,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Selasa (26/3/2019).

Penyitaan dilakukan karena uang yang digunakan untuk membeli mobil itu diduga berasal dari tindak pidana. Penyidik masih menelusuri sumber uang untuk membeli mobil tersebut.

“Nanti akan ditelusuri lebih lanjut bagaimana proses pembeliannya dan asal usul uangnya,” ujar dia.

Status tersangka uang yang disematkan kepada Mustofa merupakan pengembangan dari kasus gratifikasi yang menjeratnya. diduga menerima fee sebesar Rp 34 miliar dari rekanan pelaksana proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, dan SKPD/OPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD di lingkungan Kabupaten Mojokerto.

Dari penerimaan gratifikasi itu, KPK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga dilakukan oleh Mustofa.

Atas perbuatannya, Mustofa disangkakan melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca juga: Prasetio Edi Marsudi Sepakat dengan Tarif MRT

Mustofa sebelumnya juga sudah dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ia selaku Bupati Mojokerto periode 2010 2015 dan periode 2016 2021 diduga menerima suap sebesar Rp 2,350 Miliar dari Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan sebesar Rp 550 juta dari Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi lndonesia.

Suap itu terkait dengan Pengurusan lzin Prinsip Pemanfaatan Ruang () dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. (Tita Yanuantari – harianindo.com)