Harian IndoJakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dinilai telah membuat keadaan di Indonesia menjadi seperti kembali ke rezim otoriter. Sebab pernyataan Wiranto soal pembredelan media dan usulan tim hukum nasional dinilai mundur dari asas demokrasi.
Menkopolhukam Wiranto
Oleh karena itu, Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade meminta kepada Joko Widodo untuk mencopot Wiranto dari jabatannya. Andre menyebut pernyataan yang diungkapkan Wiranto dapat ikut menyeret nama Jokowi ke rezim otoriter.
“Saran saya saya copot saja Menkopolhukam. Pernyataan yang bisa menyeret Pak Jokowi kembali ke rezim otoriter,” kata Andre saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa (07/05/2019).
Baca juga : Jokowi-Ma’ruf Menang Telak di Surabaya, Saksi Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Hasil Rekapitulasi
Lebih lanjut Andre menjelaskan bahwasanya saat ini pihaknya meminta agar dibentuk tim pencari fakta soal Pemilu. Namun sayangnya, kata Andre, pemerintah saat ini malah sibuk dengan pernyataan yang membuat gaduh dan meresahkan masyarakat.
“Pertama akan membreidel media, lalu berani akan mematikan media sosial, berani akan membuat tim pemantau orang yang mengkritik pemerintah. Ini kan menurut saya kemunduran terhadap demokrasi dan kami ingatkan Pak Jokowi sebagai penikmat reformasi, kami ingatkan. Pak Jokowi tidak akan pernah menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, tidak akan pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Jangan sampai Bapak sebagai penikmat reformasi malah melawan semangat reformasi dengan melakukan pembreidelan terhadap media, pembreidelan terhadap media sosial, dengan melarang dan menakut-nakuti tokoh untuk bicara,” jelasnya.
Andre menilai sikap yang ditunjukkan Wiranto saat ini merupakan sebuah langkah kemunduran terhadap demokrasi dan mengkhianati semangat reformasi. Wiranto sebagai Menko Polhukam berbeda dengan semangat dan janji kampanye Jokowi sejak 2014 soal menjamin kebebasan berpendapat.
(Muspri-www.harianindo.com)
