Jakarta – Penggunaan kutipan dari tulisan Tim Lindsey, Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School, dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 oleh tim Prabowo-Sandi dinilai tidak tepat dan serampangan. Hal itu disampaikan oleh tim hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Terkait hal ini, pemohon telah secara serampangan dan keliru mengutip pandangan Profesor Tim Lindsey dengan menuduh pihak terkait sebagai rezim otoriter dan orde baru,” ujar anggota tim hukum Jokowi, I Wayan Sudirta di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (18/06/2019). 

Sebelumnya, tim Prabowo mengutip opini singkat Tim Lindsey yang berjudul ‘Is Indonesia Sliding Towards a Neo New Order?’. Menurut Wayan, kalimat yang digunakan sebagai judul opini tersebut hanyalah sebuah pertanyaan retoris.

Baca Juga: Sidang MK, KPU Menilai Gugatan Kubu 02 Hanya Menggiring Opini

Justru, tambah Wayan, tulisan yang dibuat tahun 2017 tersebut justru menyebutkan sejumlah tantangan bagi Jokowi dan Lindsey memprediksi bahwa Jokowi masih menjadi primadona bagi kelompok masyarakat sipil dibanding Prabowo. Tidak seperti tafsiran kubu Prabowo-Sandi yang menuding pemerintahan Jokowi sebagai rezim otoriter gaya baru.

“Oleh karena itu dalil pemohon ini bersifat asumtif dan tidak tepat seperti yang dimaksud penulisnya sendiri, dan karenanya merupakan tindakan tidak etis secara intelektual serta tidak patut secara hukum,” ucap Wayan.

Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Prabowo menyebut kuatnya otoritarianisme pemerintahan Jokowi yang berdampak pada kuatnya kecurangan pemilu. Selain itu, pemerintahan Jokowi dinilai represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis antikorupsi bagai era orde baru. (Elhas-harianindo.com)