Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan bahwa tautan berita media daring tidak dapat dijadikan sebagai bukti utama dalam gugatan sengketa Pilpres 2019. Hal itu disampaikan melalui tim kuasa hukumnya di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (18/06/2019).

Ali Nurdin selaku anggota tim kuasa hukum KPU menyebut Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 merupakan dasar hukum yang tidak memperbolehkan penggunaan berita daring sebagai bukti dalam gugatan sengketa Pilpres 2019.

“Tuntutan pemohon yang meminta mahkamah menggunakan tautan berita sebagai dasar penyelesaian perkara di MK merupakan pelanggaran terhadap tata beracara dalam persidangan yang harus merujuk pada alat bukti surat dan keterangan saksi,” kata Ali.

Baca Juga: Bawaslu Tanggapi Bambang Widjojanto Soal ILC dan Reuni 212 Tak Diliput

Kemudian, Ali juga menyebut bahwa sebelumnya Bawaslu pun juga menyatakan hal yang serupa perihal penggunaan berita daring sebagai bukti gugatan.

“Hasil mencetak berita daring bukan dokumen resmi yang bisa menjadi rujukan dalam pembuktian suatu perkara,” ujar Ali.

Melalui argumentasi tersebut, Ali memohon agar majelis hakim MK untuk menolak penggunaan berita daring untuk sidang sengketa Pilpres 2019 karena tidak memenuhi syarat. (Elhas-harianindo.com)