Jakarta – Sejumlah massa menggelar aksi jalan mundur ke Balai Kota pada Senin (24/06/2019). Kelompok yang menamakan dirinya Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta tersebut menuntut agar Pemprov DKI Jakarta tidak terjebak dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya terkait pulau reklamasi. 

Dimulai dengan berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, para massa mulai bergerak ke depan Wisma Antara dan mulai aksi jalan mundur sekitar pukul 14.00 WIB. Sekitar tiga puluh menit kemudian massa tiba di Balai Kota.

Tak hanya jalan mundur, massa aksi juga membawa sejumlah poster dan spanduk. Salah satu spanduk tertulis ‘Selamatkan Teluk Jakarta #MajuPantainyaSengsaraWarganya’. Nampak pula demonstran membawa replika perahu dan jaring. Tak asal membawa, replika tersebut memiliki maksud tersendiri.

“Di dalam perangkap ikan ini kita menyiapkan sebuah kajian yang kita siapkan spesial untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan,” kata Koordinator Aksi, Elang. 

Baca Juga: PSI Berikan Alasan Apresiasi Langkah Anies Terbitkan IMB Reklamasi

Kajian yang akan diserahkan itu dimaksudkan agar Anies tak terjebak kebijakan di era sebelumnya. Ia pun menyebut penerbitan IMB di pulau reklamasi sebagai contoh kasus.

“Biar apa, biar kita tidak terjebak dalam kebijakan-kebijakan lama. Agar DKI Jakarta bisa lepas dari jebakan-jebakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya. Jebakan seperti apa sih, seperti pergub 206 2016 yang menjadi dasar penerbitan IMB di pulau-pulau reklamasi Teluk Jakarta,” paparnya.

Sementara itu, sebelumnya dikabarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi. Pergub nomor 2016 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta digunakan sebagai dasar hukum.

“Jika tidak ada Pergub 206/2016 itu maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun di sana, otomatis tidak ada urusan IMB dan lain-lain karena memang tidak punya dasar hukum untuk ada kegiatan membangun. Begitu ada Pergub maka pengembang punya dasar hukum atas bangunan yang terjadi di sana,” kata Anies pada Rabu (19/06/2019). (Elhas-harianindo.com)