Jakarta – Pemerintah akan mengawasi persebaran informasi di media sosial menjelang keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sengketa hasil Pilpres 2019. Walaupun demikian, pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa tidak bisa melakukan pembatasan terhadap media sosial, baik menjelang maupun saat putusan MK pada 27 Juni nanti.

“Nah ini stabil saja tuh. Kalau ini begini apa yang dibatasi? Nggak usahlah,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/06/2019).

Rudiantara kemudian memaparkan data penyebaran hoaks di sejumlah media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Dia mengklaim bahwa tingkat penyebaran hoaks saat ini sudah menurun tidak seperti saat kerusuhan 21-22 Mei lalu.

“Kami monitor dari waktu ke waktu. Ini kejadian tanggal 21, 22, 23, 24 di sini kan. Apa mau dibatasi? Orang ini URL, kanal yang dipakai untuk penyebaran konten hoaks, hoaksnya itu juga yang bersifat provokasi, menghasut, namimah, yang itu. Kalau hoaks yang lain tiap hari juga ada, hoaks mengenai kesehatan,” katanya.

Dari data yang dipaparkannya, tampak sebaran hoaks pada 20 Mei sampai 23 Juni di keempat platform medsos itu sebanyak 5.606 konten. Detail sebarannya melalui Facebook 2.057 konten, Instagram 1.643 konten, Twitter 1.397 konten, dan YouTube 509 konten.

Sebaran hoaks belakangan ini disebutnya sudah menurun dibandingkan pada 21-22 Mei. Meski demikian, Rudiantara mengajak semua pihak tidak lagi menyebarkan berita bohong saat pembacaan putusan MK pada 27 Juni nanti.

“Kita sama-sama, hari ini, besok, sampaikan ke publik bahwa ayo kita jaga dunia maya, jangan memantik hoaks yang berkaitan dengan hasil pemilu, dan juga jangan mengedarkan hoaks,” ujarnya.

Walaupun demikian, Rudiantara menyatakan bahwa pihaknya tetap bersiap-siap untuk langkah preventif jika ternyata sebaran hoaks mengalami peningkatan saat pembacaan putusan MK nanti.

“Ya kalau antisipasi nggak saya umumkan,” tuturnya. (Hari-harianindo.com)