Jakarta -Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam disingkat FPI Sugito Atmo Prawiro menyatakan bahwa FPI akan segera melengkapi kelengkapan berkas perpanjangan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pekan ini kami lengkapi berkasnya. Dan akan kami segera serahkan ke Kemendagri,” kata Sugito saat dihubungi, Kamis, 11 Juli 2019.

Kemendagri menyatakan dikarenakan belum lengkap maka berkas perpanjangan izin FPI belum bisa diproses oleh kemendagri.

FPI telah menyerahkan berkas-berkas yang digunakan untuk mengurus perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan pada Kamis, 20 Juni 2019.

Telah habis izin FPI pada tanggal tersebut. Pihak Unit Layanan Administrasi Kemendagri telah menerimanya dengan nomor registrasi KDN6062122432.

Sugito mengetahui dari timnya bahwa mereka kurang dua berkas untuk melengkapi proses perpanjangan izin FPI. Tim hukum FPI, kata dia, kaget begitu mendengar bahwa masih banyak berkas yang kurang untuk memproses izin tersebut.

Kemudian, beredar di dunia maya petisi online yang menganjurkan untuk memperpanjang izin dari organisasi tersebut.

“Tim saya yang mengurus bilangnya ada dua persyaratan yang kurang. Tidak separuhnya seperti yang dibilang Kemendagri,” jelasnya.

Ia menjelaskan dua berkas yang kurang adalah yang berkaitan dengan surat keterangan tinggal dan alat kependudukan. Menurut dia, syarat yang kurang tersebut bukan merupakan hal yang substantif dalam memproses perpanjangan izin ini. “Jadi bisa segera kami lengkapi,” ucapnya.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyatakan bahwa dalam proses pendaftaran itu masih terdapat kekurangan lantaran pihak FPI tidak membawa sejumlah berkas yang disyaratkan.

Sejumlah berkas yang kurang tersebut seperti surat permohonan, surat rekomendasi dari Kementerian Agama, surat keterangan domisili, surat pernyataan bersedia melaporkan kegiatan, dan bukti kepemilikan sekretariat. “SKT asli yang lama juga tidak dibawa,” kata dia.

Untuk memperpanjang izinnya sebagai ormas, FPI harus menyerahkan 20 item persyaratan. Sejumlah syarat itu antara lain surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik, alamat dan foto kantor sekretariat dan surat keterangan bahwa kantor FPI milik sendiri atau sewa.

Selain itu, syarat lain adalah melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga alias AD/ART, dan surat pernyataan pengurus. Untuk saat ini, dia belum mengecek lagi apa saja syarat yang belum dipenuhi FPI. (Hari-harianindo.com)