Jakarta – M Taufik, selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta berkeinginan agar aparatur tingkat kota menangani masalah pelebaran lahan di bantaran kali Ciliwung yang melanggar aturan. Tak hanya di Ciliwung, wali kota dan bupati di DKI harus mengawasi lokasi lain.

“Saya kira ini tugasnya Satpol PP ya. Iya dong Satpol PP mengawal pelaksanaan Perda. Itu kan pelanggaran Perda. Satpol PP dong yang beresin. Yang begitu nggak usah sampai gubernur lah. Itu kan kerjaan wali kota, Satpol PP,” kata M Taufik kepada wartawan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (16/08/2019).

“Di Karet kan ada Kali besar tuh yg arah ke Hotel Shangri-La kan di depannya kalau, kalau kita jalan tuh kelihatan ada gubuk di sebelah kiri sana. Dulu kan sudah habis. Nah sekarang kayak begitu. Nah ini nggak boleh dibiarkan dong,” ucap Taufik.

Taufik menilai bahwa hal-hal semacam itu tidak perlu sampai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turun tangan. Soal penertiban semacam itu cukup ditangani di tingkat kota.

“Nggak dong (Anies turun tangan). Yang kayak begitu wali kota dong. Itu kan kewenangan dia. Masak kayak begitu gubernur. Capek dong gubernur ngurusin begituan. Itu urusan kota. Kalau gubernur suruh mengurusi gituan, dia mikir terus,” kata Taufik.

Masyarakat bantaran Kali Ciliwung menumpuk batu dan karung untuk memperlebar lahan yang berada di wilayah Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan untuk membangun bangunan baru. (NRY-harianindo.com)