Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa mempunyai banyak bukti bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering menyalahgunakan wewenangnya untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka.

Oleh karena itu, sambung Hasto, revisi Undang-undang KPK merupakan bentuk penyempurnaan sistem agar oknum-oknum didalamnya dapat juga diawasi.

“Di dalam kekuasaan yang tidak terbatas itu bisa disalahgunakan oleh oknum yang di dalamnya. Contoh yang sudah sampai ke publik adalah bocornya sprindik Anas Urbaningrum dan kemudian terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan Pak Abraham Samad,” ungkap Hasto di kawasan Bogor, Minggu (15/09).

Hasto juga membeberkan upaya Samad yang mencoret tiga kandidat menteri ESDM saat Presiden Joko Widodo terpilih pada periode pertama. Setelah ketiga nama itu, terdapat nama Sudirman Said yang akhirnya terpilih sebagai menteri ESDM.

“Pada saat penyusunan calon menteri dengan mencoret nama-nama calon menteri secara sembarangan tidak proper dengan tested interest dan kemudian tidak ada proses atau kritik perbaikan ke dalam yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata dia.

Menurut Hasto, ketiga kandidat menteri selain Sudirman sebenarnya banyak yang berkulaitas dan bersih dari korupsi. Namun, Abraham menyalahgunakan wewenangnya dengan membiarkan kandidat nomor empat Sudirman Said terpilih. Hasto merasa curiga bahwa upaya yang dilakukan Samad itu hanya bentuk mencapai kepentingan politik pribadi.

“Mereka yang tidak setuju dengan perubahan undang-undang tersebut sebaiknya juga menyampaikan argumentasinya. Tetapi juga harus bisa memberikan jawaban yang jelas terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang ada di dalam KPK,” terang Hasto. (Hr-harianindo.com)