Jakarta- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengungkapkan beberapa poin strategis, terutama terkait dengan Dewan Pengawas KPK, dalam revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah resmi disahkan oleh DPR, Selasa (17/09) siang tadi.

Di antaranya, Yasonna menyatakan bahwa revisi UU KPK itu mengesahkan eksistensi keberadaan Dewan Pengawas KPK. Ia menyatakan bahwa Dewan Pengawas berperan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Dipaparkan dalam Pasal 37B, Dewan Pengawas KPK berwenang untuk memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan oleh KPK. Tak hanya itu, Dewan Pengawas bisa mengevaluasi kinerja pimpinan KPK setiap satu tahun.

Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan bahwa Dewan Pengawas akan melebur menjadi satu didalam KPK dan bukan berbentuk sebagai lembaga nonstruktural.

“Badan Pengawas ini bukan eksternal, beda dengan Komjak, Kompolnas. dia internal, di dalam, menjadi bagian daripada KPK. Inspektoratnya,” kata Yasonna.

Selain itu, Yasonna mengatakan bahwa Anggota Dewan Pengawas nantinya akan berjumlah lima orang dan memegang jabatan selama empat tahun serta dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Ia menegaskan bahwa para anggota Dewan Pengawas nantinya akan dipilih dan diangkat oleh presiden secara langsung.

“Kenapa presiden? ini kan bagian dari eksekutif, bagian daripada pemerintah. maka domainnya itu, ingat ya, bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia,” jelas dia.

Poin kedua, Yasonna menyebut kewenangan penyadapan oleh KPK dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas. Izin tersebut, kata dia, harus diberikan paling lambat 1×24 jam.

Sementara untuk proses penyadapan, sambung Yasonna, dapat dilakukan selama enam bulan dan dapat dilakukan perpanjangan. Ketentuan tersebut menurutnya diatur dengan dalih atas vnama hak asasi manusia.

“Kewenangan penyadapan itu kita atur supaya baik, supaya tidak ada penyalahgunaan, abuse of power, maka dikatakan harus ada izin penyadapan,” kata dia.

Poin ketiga, Yasonna menjelaskan bahwa revisi UU KPK turut mengatur penghentian penyidikan dan penuntutan atau SP3. SP3 itu, kata dia, bisa diterbitkan bila penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi tidak selesai dalam jangka paling lama dua tahun.

Yasonna mengatakan SP3 bisa dicabut apabila nantinya KPK menemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan.

“Mengapa harus ada? supaya untuk kepastian hukum. Jangan menggantung orang sepanjang hidup. supaya apa? supaya profesional,” kata dia.

Sementara poin keempat, Yasonna menuturkan bahwa status kepegawaian KPK akan menjadi anggota Korps Profesi Pegawai Negeri Sipil.

Yasonna mengatakan pengangkatan para pegawai KPK itu akan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Yasonna menerangkan bahwa ada perubahan status kelembagaan KPK dalam revisi UU KPK tersebut. Ia mengklaim bahwa KPK akan menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang pelaksanan dalam menjalankan tugas terlepas dari pengaruh dan kekuasaan manapun.

“Dalam UU ini dia tetap kita katakan sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” kata dia.

Yasonna berdalih bila pemerintah tak pernah melibatkan KPK dalam pembahasan revisi peraturan tersebut. Ia mengaku sempat menerima Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif untuk membahas rencana revisi peraturan tersebut.

“Saya menerima Pak laode dan pak agus rahardjo di kantor saya mengenai soal ini,” kata dia. (Hr-harianindo.com)